telusur.co.id – Perseteruan antara Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa dengan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti telah usai.

Pertemuan silaturahmi yang di gelar dirumah dinas menteri Susi di Jalan Widya Candra, Kebayoran Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 18 lalu berlangsung hangat dan santai.

Pertemuan itu dihadiri oleh Susi Pudjiastuti Menteri KKP RI, Nila Perbowo Sekretariat Jenderal KKP RI, Mas Achmad Santosa Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Illegal (Illegal Fishing), Prof. Din Syamsuddin, MA selaku Tokoh Nasional dan sesepuh Sumbawa dan M. Hatta Taliwang Aktivis Nasional dan beserta beberapa staff Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam pertemuan silaturrahmi tersebut, berlangsung penuh keakraban.

“Saya (Rusdianto Samawa-red) selaku Ketua Umum Front Nelayan Indonesia sekaligus pribadi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Susi Pudjiastuti Menteri KKP RI apabila selama ini dalam berbagai pidato, orasi, tulisan, dan aktivitas dalam advokasi nelayan dianggap melakukan pencemaran nama baik dan menyinggung perasaannya. “Semoga permintaan maaf ini dapat terima dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/11/18).

Melalui pernyataan sikap terbuka, Rusdianto Samawa atas nama Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) menyampaikan permohonan maaf terbuka yang ditujukan kepada Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Permohonan maaf ini juga disampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia.

Tentu silaturrahmi dan permohonan maaf kata Rusdianto, tidak akan menghilangkan substansi dan makna untuk tetap sepenuh hati mendorong dan mendukung pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus bekerja, membangun kedaulatan dan penegakkan hukum terhadap illegal Fishing.

“Kemudian, setelah pertemuan diskusi bersama tindak lanjut atas inisiatif Mas Achmad Santosa dan saya sendiri, pada tanggal 4 November 2018 di Lantai 6 dimulai pada jam 18.00 hingga 21.00 di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, maka saya ambil langkah secara pribadi dan atas nama Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) meminta untuk tidak melanjutkan polemik hukum dan semoga permohonan maaf ini menjadi hikmah pelajaran yang baik kedepannya serta Ibu Susi Pudjiastuti Menteri KKP dapat menerimanya permintaan maaf ini secara baik.”

Mengenai dukungan terhadap arah dan masa depan nelayan Indonesia, lanjut rusdianto, secara pribadi dan atas nama Front Nelayan Indonesia (FNI) tetap pada posisi apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan KKP RI untuk memberikan kesejahteraan pada nelayan dan memberantas Illegal Fishing.

Front Nelayan Indonesia (FNI) pun sudah siap membantu sepenuhnya di 6 wilayah Provinsi se Indonesia, yakni Nusa Tenggara Barat, Aceh,  Banten,  Maluku,  NTT dan Sulawesi Selatan.

“Dalam hal beberapa program yakni berantas illegal fishing, akselerasi peraturan daerah untuk keberlanjutan kelautan dan perikanan, mengajak nelayan untuk berpartisipasi dalam usaha bersama membangun untuk kesejahteraan,” kata dia.

Dukungan ini juga lanjut dia, sebagai bentuk apresiasi akan akselerasi, kerjasama dan komitmen untuk meneruskan proses penegakan kedaulatan, kesejahteraan dan keberlangsungan kelautan dan perikanan.

“Semoga permohonan maaf terbuka ini dapat dimaklumi dan siapapun yang pernah membaca, mengedit, dan menyebarkan banyak tulisan atas nama Rusdianto Samawa, agar dimaknai sebagai kritik, bukan atas pencemaran nama baik sehingga dapat dipermaklumkan karena sesungguh saya pribadi dan atas nama organisasi Front Nelayan Indonesia (FNI) juga tidak memiliki niat sama sekali untuk menghina dan mencemarkan,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :