telusur.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mempermasalahkan apabila ada kepala daerah yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2019.

“Sepanjang tidak dilakukan dalam fungsi dinas, termasuk dalam cuti kampanye, silahkan,” kata Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kantornya, Selasa (6/11/18).

Namun, Bagja menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh ikut dalam pemenangan salah satu capres ataupun partai peserta pemilu.

“Pegawai ga boleh, ASN ga boleh. Itu pelanggaran administrasi dan bisa pidana,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, kepala daerah tidak diperbolehkan ikut aksi unjuk rasa sepanjang masih dalam fungsi tugas. Namun, jika tidak dalam fungsi tugas diperbolehkan.

“Boleh sepanjang cuti kampanye,” tambahnya.

Lebih jauh dia meminta agar kepala daerah untuk lebih bijak dalam memposisikan diri.

“Kalau mau jadi jurkam silakan, mengajukan cuti itu lebih manis, sweet, memenuhi aturan. Kalau dalam fungsi sekarang yang bersangkutan masih pakai atribut bupati, kepala daerah, lebih baik jangan, tidak boleh,” tukasnya.

Bupati Boyolali, Seno Samodro ikut aksi turun ke jalan bersama ribuan warganya untuk memprotes pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang dinilai melecehkan warga kabupaten tersebut saat berpidato di hadapan pendukungnya, Selasa (30/10/18) lalu.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung belum sejahteranya masyarakat dan memberi perumpamaan wajah Boyolali yang tidak bisa masuk hotel mewah.[far]

Bagikan Ini :