telusur.co.id– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, belanja infrastruktur yang dilakukan kementeriannya turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah. Pada tahun ini, anggaran yang dibelanjakan Rp 114,33 triliun dengan progress penyerapan sebesar Rp 72,56 triliun atau 63,46 persen dan progress fisik mencapai 80 persen.

“Pada akhir tahun 2018, kami targetkan bisa mencapai 90 – 93 persen. Penyerapan anggaran bukan tujuan tetapi sebagai salah satu indikator kinerja. Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” kata Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, Jakarta, Senin (5/11/18).

Dalam Rakortas tersebut, Basuki meminta kepada seluruh Satuan Kerja untuk tidak hanya mempercepat realisasi belanja, namun juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun. Dengan cara memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.

Basuki juga menginstruksikan kepada Para Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi merupakan infrastructure manager.

“Kepala Balai Jalan harus bertindak sebagai road manager yang mampu mengatur jaringan jalan yang bisa dimanfaatkan oleh Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran konektivitas. Begitu juga Kepala Balai Wilayah Sungai harus mampu menjadi water manager di wilayah kerjanya,” tuturnya.

Menjelang berakhirnya Kabinet Kerja pada tahun depan, kata dia, tidak boleh ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Oleh karenanya, dalam penganggaran 2019, difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang dibangun.

Progres penyerapan empat direktorat jenderal yang mengelola anggaran total Rp 111,62 triliun, masing-masing yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar 65,6 persen atau sekitar Rp 24,68 triliun dari pagu Rp 37,62 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 27,04 triliun atau sekitar 59,09 persen dari total anggaran Rp 45,77 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar 68,26 persen atau Rp 12,46 triliun dari pagu Rp 18,25 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 65,57 persen atau Rp 6,55 triliun dari total pagu Rp 9,98 triliun.[Ham]

Bagikan Ini :