Jubir KPK Febri Diansyah/Net

telusur.co.id – Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus suap yang menjerat Bupati Mojokerto nonaktif Mustafa Kamal Pasha.

Ketiga orang itu yakni mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan, Nabiel Titawano (selaku swasta) dan Achmad Suhawi (selaku swasta atau Direktur PT Sumawijaya). Kendati Ahmad Subhan pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Malang periode 2010-2015, KPK menjeratnya dalam kapasitas sebagai swasta.

Dalam keterangan persnya, Febri menegaskan jika KPK sudah mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka. “Kami sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang lagi sebagai tersangka,” ungkap Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).

Sebelumnya, Ketiga tersangka sudah diproses sejak 18 April 2018 itu adalah MKP (Mustofa Kamal Pasha) ini adalah Bupati Mojokerto, kemudian OKY (Ockyanto) adalah Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama dan ketiga OW (Onggo Wijaya) ini adalah Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo

Mereka menerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan 22 menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Lebih jauh Febri menduga dalam beberapa kali pemberian selama bulan Juni 2015, penerimaan yang sudah terealisasi terhadap MKP adalah Rp 2,75 miliar, yaitu dari PT Tower Bersama Infrastructure atau Tower Bersama Group diduga telah diberikan sejumlah Rp 2,2 miliar dan PT Protelindo diduga telah diberikan Rp 550 juta. Setelah fee diterima, IPRR dan IMB diterbitkan.

Febri menyebut Achmad Suhawi dan Ahmad Subhan disebut Febri bersama Onggo juga menyuap Mustofa.

Dalam perkara ini baru Mustofa saja yang sudah menjalani persidangan. Mustofa diduga menerima Rp 2,75 miliar dari Ockyanto dan Onggo Wijaya. Mustofa juga dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015, salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.

Akibat ulahnya, ketiga orang tersebut dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (ham)

Bagikan Ini :