Wakil Ketua MPR RI/Politisi PKS Hidayat Nur Wahid/istimewa

telusur.co.id- Polemik GoJek yang terkesan mendukung praktek Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), masih terus berlanjut.

Terkait itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menegaskan, pernyataan menghargai keragaman dan bagian dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dijadikan dalih bagi para pendukung LGBT. Karena, Kebhinekaan itu adalah sesuatu yang memang benar secara hukum, benar secara konstitusi.

“Tentang LGBT itu pembenaran secara hukum dan konstitusinya apa?”ujar Nurhidayat dalam keterangannya, Selasa (6/11/18).

Dijelaskannya, jika Indonesia adalah negara hukum, seharusnya ada produk hukum yang menyelesaikan masalah ini.  “MK lempar badan ke DPR. DPR sampai hari ini belum selesai membuat aturan hukumnya itu. Namun, dalam tanda kutip, belum adanya aturan hukum, secara definitif, bukan berarti Indonesia ada kekosongan hukum,” tegasnya.

“Kalau kita merujuk kepada Pancasila, kan sudah amat sangat jelas, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa ada Tuhan yang kemudian, dalam tanda kutip, melegitimasi adanya penyimpangan LGBT? Kan tidak,” tambahnya.

Dengan adanya kasus dugaan LGBT yang terjadi di tubuh GoJek, menurut Nurhidayat, negara perlu segera menyusun regulasi yang mengatur tentang praktek LGBT.

“Seperti yang saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi sebelumnya, seharusnya negara segera membuat regulasi, atau segera mendukung DPR agar segera membuat regulasi tentang masalah ini. Sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan,” paparnya.

Dalam kasus GoJek yang diduga membiarkan bahkan terkesan mendukung praktek LGBT di tubuh perusahaan, Hidayat berpendapat sebaiknya Komisi III DPR memanggil pihak kementerian hukum dan HAM, serta kepolisian, untuk membahas masalah ini sehingga ada solusinya.

Sementara di pihak lain, Ia ingin agar masyarakat mengetahui tentang permasalahan ini. Sehingga mereka pun menjadi bagian yang mengawasi dan mengkoreksi.

“Jangan sampai hal ini menjadi tren, seolah-olah ini diperbolehkan, tidak ada masalah, kemudian yang lain juga melakukan hal yang sama,” tegasnya.

MenurutKalau itu yang terjadi kan, berkali-kali menteri pertahanan mengatakan, bahwa LGBT ini adalah proxy war terhadap Indonesia. Sehingga mengancam keamanan nasional.

“Jadi, seharusnya negara ini hadir, menyelamatkan warga bangsanya dan negaranya dari proxy war yang bernama LGBT,” pungkas Nurhidayat.

Sebelumnya, tanda pagar (tagar) #UninstallGojek menjadi trending topic di Twitter sejak Sabtu bulal lalu.

Hal ini bermula dari sebuah unggahan karyawan GO-JEK, Brata Santoso, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Operasi GO-JEK, yang dianggap mendukung adanya LGBT. Dalam unggahan itu, mengungkapkan bahwa GO-JEK menerima keragaman latar belakang karyawannya. Tagar #UninstallGojek ini pun menjadi wadah kekecewaan netizen terhadap GO-JEK.

Hingga tagar ini menjadi trending topic di Twitter, pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK) pun memberikan klarifikasinya melalui akun Twitter-nya.[far]

Bagikan Ini :