Foto: net

telusur.co.id – Mabes Polri harus segera memburu dan menangkap pembajak dan pembuat akun palsu medsos Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian. Pasalnya, hingga saat ini pembuat akun palsu dan informasi hoaks soal Kapolri masih bebas berkeliaran.

Begitu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (7/11/18).

Menurut catatan IPW, ada tiga kasus pencemaran nama baik Tito di media sosial. Pertama, kasus akun twitter palsu berlabel Fans Jenderal Drs HM Tito Karnavian MA PhD yang diikuti 1.705 pengguna Twitter dan dibuat sejak Juli 2016. Kedua, penyebar hoax surat panggilan dan pemeriksaan KPK terhadap Tito Karnavian.

“Ketiga, kasus IndonesiaLeaks yang memfitnah Tito Karnavian menerima aliran dana impor daging. Ketiga pelaku fitnah dan hoaks itu masih bebas berkeliaran. Mereka belum disentuh dan ditangkap aparat kepolisian,” ujar Neta.

Jelang tahun politik, kata Neta, banyak pihak yang sengaja membuat kegaduhan, bahkan dengan membawa nama Kapolri. Banyak pihak yang memojokkan Tito, diantaranya membuat akun palsu di medsos hingga ramai menjadi polemik dan perbincangan publik.

“Padahal, dari penelusuran IPW, Tito Karnavian tidak punya akun medsos apapun, baik Twitter, Facebook atau lainnya. Terakhir sekitar tahun 2008 Tito punya Facebook, artinya, sejak tahun 2009 Tito tidak punya akun medsos apapun,” jelasnya.

IPW, sambung Neta, bahkan melakukan kroscek langsung ke Kapolri dan jenderal bintang empat itu mengatakan tidak punya akun medsos lagi. Menurut Tito, sejak menjabat Kadensus Antinteror akhir tahun 2009, dia menghapus semua akun medsosnya.

“Hal itu dilakukan agar orang orang yang tidak bertanggung jawab, tidak dapat menjajaki pola hidup dan pola pikirnya. Sebab sebagai Kadensus Anti Teror dia kerap menjadi target utama teroris,” tuturnya.

Lebih jauh Neta berharap, aksi pembajakan dan pembuatan akun palsu serta fitnah di medsos terhadap Tito Karnavian harus dihentikan. Mabes Polri harus segera menangkap dan memproses pelakunya secara hukum.

“Tujuannya agar tidak terjadi kegaduhan yang bisa mengganggu soliditas Polri dalam menjaga keamanan di tahun politik sekarang ini,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :