telusur.co.id – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia menggelar aksi di depan Mahkamh Konstitusi, Rabu (7/11/18).

Aksi dilakukan terkait putusan MK yang mengabulkan gugatan paslon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin untuk segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang, guna menjaring dan menetapkan pemenang dalam pemilihan di Maluku Utara.

“Putusan MK menjadi penentu untuk KPUD memutuskan siapa paslon yang berhak memimpin Maluku lima tahun kedepan,” kata koordinator aksi, Ambona Muhamad di depan gedung MK.

Menurutnya, dinamika yang terjadi pada Pilkada di Malut harus menjadi catatan, bahwa Indonesia sebagai negara yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibidang Demokrasi tengah mendapat ujian. Sebab berbagai kecurangan yang terjadi pada pesta demokrasi di Malut menjadi keniscayaan MK.

Hal ini yang kemudian menjadi kekhawatiran mayoritas masyarakat timur Indonesia untuk datang ke MK dan memberikan kesaksian di hadapan para Hakim MK agar bisa membuat dan memutuskan sengketa Pilkada di Malut bukan hanya secara objectif tapi juga harus berbasis kejujuran dari Nurani yang paling dalam bahwa ini adalah putusan demi untuk menjaga suara Rakyat yang merupakan suara Tuhan.

Ambona menduga berbagai kecurangan yang dilakukan petahana dan kelompoknya demi untuk mempertahankan kekuasaannya, menjadikan system demokrasi dan berbagai aturan yang ada didalamnya terabaikan.

Tentu, para Aktor Politik yang berlaku antagonis pada pesta demokrasi di Malut menjadi preseden buru bagi Masyarakat yang menjadi audiens pada Pesta Demokrasi ini.

Selain itu, temuan politik uang, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam hal ini AGK  serta dugaan keterlibatan Polri untuk memenangkan AGK serta bersikap tidak netral, menjadi catatan khusus bahwa Indonesia mengalami Kemunduran Demokrasi.

“Harusnya temuan Bawaslu bisa menjadi acuan untuk mengugurkan semua gugatan pemohon terkait Pilkada di Maluku Utara.”

Sementara, Bawaslu sebagai unsur terpenting bersama KPU dalam pesta demokrasi di Indonesia patut di pertanyakan eksistensinya di Malut.

Secara de jure, mereka ada namun secara de facto mereka tidak ada. Karena, keberadaan Bawaslu di Malut bagai prajurit yang tidak pernah diperintahkan untuk menembak. Jika yang terjadi di Malut tidak diluruskan maka dikhawatirka  pada Pilpres mendatang operasi Pemenangan yang dilakukan Penguasa akan kembali terjadi dalam skala yang lebih besar.

“Berbagai permasalahan diatas bukan tidak mungkin akan menumbuhkan rasa pesimistis di kalangan Masyarakat. Bahwa Demokrasi di Indonesia menjadi Komoditas orang yang punya Uang dan Kekuasaan,” katanya.

Bahwa suara rakyat hanya suara sumbang sebagai pelengkap pesta Demokrasi. Padahal jauh harapan rakyat sesungguhnya adalah bahwa Demokrasi harus berjalan sesuai relnya, rel jurdil guna mengangkut gerbong-gerbong kejujuran yang berisikan Pemimpin-pemimpin pilihan rakyat untuk diangkut menuju satu stasiun yang bernamakan ‘Stasiun Kesejahteraan’. Karena Pilkada dan Pilpres atau bentuk Demokrasi lainnya adalah salah satu ikhtiar dan upaya rakyat untuk memperoleh ‘kesejahteraan’.

Ambona berharap hal ini bisa menjadi perhatian berbagai kalangan terutama rezim yang berkuasa saat ini. Buktikan bahwa mereka adalah orang yang tepat memikul amanah rakyat, bahwa mereka orang yang tepat di beri mandat.

“Buktikan bahwa MK lembaga yang benar-benar mempunyai semangat untuk menegakan supremasi hukum, tidak menciderai Demokrasi dan menjadikan Hukum sebagai panglima,” kata Ambona. [ipk]

Bagikan Ini :