FOTO: Dok. Kemlu RI

telusur.co.id- Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan populis telah muncul di banyak negara di kawasan Asia dan Eropa. Ditandai dengan pendekatan yang lebih nasionalis, Pemerintahan populis ini perlu diantisipasi dampaknya terhadap kebijakan luar negeri masing-masing negara.

Demikian penggalan sambutan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Siswo Pramono membuka seminar “Populism in Europe and Asia and its Effect on Foreign Policy” di Jakarta, dilansir dari laman resmi Kemlu, Kamis (8/11/18).

Siswo juga menggarisbawahi wacana bangkitnya fenomena populisme di kawasan Eropa dan Asia, serta dampaknya pada demokrasi dan pluralisme.

Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa ini menghadirkan  Andreas Ufen dari The Institute of Asian Studies of the German Institute of Global and Area Studies di Hamburg, Jerman sebagai pembicara serta Direktur Eksekutif The Habibie Center, Rahimah Abdulrahim sebagai penanggap. Seminar dihadiri oleh 75 orang peserta dari kalangan akademis dan perwakilan berbagai kementerian/lembaga.

Dalam pemaparannya,  Ufen menuturkan, karakteristik pemimpin dan politisi populis yang pada dasarnya memiliki bentuk yang sama, yakni menciptakan propaganda yang antagonizing opini tidak populer.

Hal ini membuat seorang populis dirasakan memiliki kedekatan dengan kelompok mayoritas atau kelompok berkarakter homogen dengan moral baik, sebagai pemilik opini populer. Contoh praktek populisme antara lain adalah kampanye anti islam dan anti imigran di Perancis, Jerman dan Belanda serta beberapa negara Eropa lainnya.

Sedangkan fenomena yang terjadi di Asia, contohnya adalah terpilihnya Presiden Rodrigo Duterte di Filipina karena janjinya memerangi penjahat narkoba.

Rahimah Abdurrahim sebagai penanggap mengangkat pertanyaan mendasar mengenai perbedaan antara populisme dan politik identitas yang juga semakin marak terjadi di beberapa negara demokrasi. Ia membahas mengenai potensi ancaman yang ditimbulkan oleh paham populisme, diantaranya mengancam demokrasi liberal serta tatanan multilateral.

Paparan kedua narasumber tersebut memancing antusiasme audiens dalam diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Kepala BPPK,  Siswo Pramono. Dinamika populisme sebagai ideologi politik serta pengaruh dan dampaknya pada perkembangan demokrasi, politik luar negeri dan tatanan politik Internasional merupakan sebagian isu yang dibahas dalam diskusi. Selain itu, realpolitik penggunaan ideologi populisme di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi bahasan yang menarik perhatian audiens.

Seminar ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan rutin Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) yang secara reguler dilakukan oleh BPPK. FKKLN merupakan forum diskusi dengan akademisi dan stakeholder terkait berbagai isu kebijakan luar negeri.[tp]

Bagikan Ini :