Net

telusur.co.id – Pakar hukum dari Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra mengatakan kasus kecelakaan pesawat lion air JT 610 pada senin 29 oktober lalu, bisa dijerat sanksi pidana hingga perdata.

“Ada tiga mata pisau sanksi hukum yang dapat dikenakan buat Maskapai Lion,” demikian disampaikan oleh Azmi Syahputra yang merupakan dosen hukum pidana Universitas Bung Karno, Kamis.

Pertama, menurut dia, sanksi perdata, pihak maskapai Lion Air harus melakukan ganti rugi atau santunan. Kedua, sanksi administratif dengan pencabutan izin dan yang ketiga sanksi pidana.

“Undang undang nomor 10 tahun 2009 tentang penerbangan sudah tegas mengatur ini terutama jika dipakai sanksi pidana yang menjadi ultimum remedium dalam case ini berupa sanksi pidana 10 tahun penjara vide pasal 406 ayat 3 UU Penerbangan,” bebernya.

Dalam menentukan sanksi, lanjut dia, kerja operasional KNKT sangat menentukan sehingga diharapkan KNKT harus teliti dan objektif.

Karena kedua langkah itu berkait membangun sistem penerbangan Indonesia kedepan agar jaminan keselamatan dan keamanan lebih dapat maksimal dan diantisipasi serta dapat menjadi pelajaran yang mahal.

“Hasil audit dan catatan kinerja termasuk komplain masyarakat selama ini terhadap management Lion juga dapat dijadikan faktor pendukung bahwa Lion patuh pada ketentuan atau Lion Air abai dan memudahkan persoalan tentang penerbangan apalagi jika terbukti kurang maintenence (perawatan).”

Jika terbukti akibat kurang perawatan maka layaklah tiga mata pisau hukum itu dikenanakan pada Lion. “Pengusaha untung boleh, punya target juga boleh namun jangan merampok kualitas, biaya perawatan dan hal hal ketentuan tentang kelayakan penerbangan karena ini menyangkut keselamatan nyawa dan jiwa manusia,” tuntasnya. (ham)

Bagikan Ini :