Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud) menggelar aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor Lippo Grup, Kuningan, Jakarta, Jumat (9/11/18).

telusur.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud) menggelar aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor Lippo Grup, Kuningan, Jakarta, Jumat (9/11/18).

Dalam orasinya, Koordinator Almud, R Soe Gie mengatakan, proyek Meikarta telah menyalahi aturan. Karenanya, mereka menuntut agar proyek Meikarta dihentikan pembangunannya dan disegel.

Apalagi, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat penghentian proyek Meikarta yang disampaikan pada 15 Agustus 2018, yang ditandatangani kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Jawa Barat.

“Dalam surat tersebut disampaikan kepada pihak Lippo group sebagai pengembang proyek Meikarta, untuk menghentikan segala pembangunan fisik proyek Meikarta, pembangunan belum bisa dilanjutkan sampai semua izin terpenuhi,” ujar Soe Gie di Jakarta, Jumat (9/11/18).

Namun, kata Soe Gie, pihak pengembang Meikarta bukan mengurus izin dengan baik dan benar sesuai peraturan. Mereka malah terbukti melakukan upaya penyuapan kepada pihak pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan korporasi, dalam hal ini adalah Lippo Group, Lippo Karawaci Tbk dan Lippo Cikarang Tbk,” tegasnya.

Karenanya, Almud menuntut KPK untuk berani menyatakan kasus penyuapan ini adalah kasus kejahatan korporasi. Ini sesuai Undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal 20 ayat 1 yang menyatakan “Dalam hal tindakan pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus nya”.

“Undang-undang ini jelas, bahwa korporasi dan pengurusnya dapat dituntut secara hukum, termasuk dalam kasus penyuapan proyek Meikarta. Sehingga jelas bahwa korporasi yang terlibat dalam kasus penyuapan ini harus dipidanakan dan dituntut Dimata hukum,” tambahnya.

R Soe Gie juga mengatakan, bahwa proyek Meikarta harus segera disegel dan dihentikan pembangunannya. Menurutnya, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar untuk menghentikan dan menyegel proyek Meikarta ini.

“Pertama, proyek Meikarta belum mempunyai izin dari pihak Pemprov Jawa barat. Kedua pihak korporasi yang melakukan pembangunan Meikarta terbukti melakukan penyuapan atas perizinan proyek tersebut, terbukti dengan ditangkapnya dalam OTT KPK dan sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka salah satunya Bupati Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Diketahui, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Neneng telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

CEO Lippo Group James Riady juga telah dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Meikarta, pada Selasa (30/10) lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, James dicecar 59 pertanyaan oleh penyidik. (ham)

Bagikan Ini :