telusur.co.id – Massa yang tergabung dari beberapa organisasi menggelar aksi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/18).

Aksi tersebut, terkait sengketa Pilkada Maluku Utara yang kini berada di MK.

Adapun massa yang turun ke jalan berasal dari Garda Muda Palapa, Aliansi masyarakat untuk demokrasi Indonesia, Ikatan Intelektual muda Talibatu, Barisan Rakyat untum Demokrasi Aman, Aliansu Masyarakat untuk Reformasi dan Demokrasi, Forum Kajian Study dan Demokrasi Maluku Utara, serta Ikatan Muda IMM MU Muslim Maluku Utara.

Koordinator aksi, Muhammad Zein Ohorella mengatakan jika kehadiran peserta aksi dari berbagai organisasi ini membuktikan kalau permasalahan Pilkada Malut sudah menjadi perhatian masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya masyarakat Malut saja.

“Semua mata masyarakat Indonesia se-Nusantara melirik ke MK,” kata Zein.

Hal ini dikarenakan MK sebagai institusi penegak hukum, justru menggunakan konstruksi politik, bukan konstruksi hukum yang menjadi base on keputusannya.

“Maka rusak, hancur dan lebur, iklim demokrasi di Maluku Utara,” kata dia.

Menurut Zein, jangan jadikan kebenaran menjadi produk kehidupan kelompok sehingga mematahkan kepentingan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Maluku Utara yang dicintai.

Apalagi, jika pelanggaran yang nyata di depan mata menjadi kebenaran yang tak tercela.

Zein menilai, kekayaan Sumber Daya Alam di Maluku Utara disinyalir menjadi tujuan lstana secara membabibuta untuk mempertahankan petahana di Pilkada Malut

“Maluku Utara juga bagian dari Negara Indonesia yang semestinya di jaga dan diberikan ruang haknya dan ruang demokrasi yang jujur dan adil.”

Terkait berbagai perbuatan melawan hukum sang petahana yang diduga didukung atau ada back-up dari Kementerian tertentu, menjadi sinyalemen bahwa telah mati suri demokrasi di republik ini.

“lnnalillahi… Lalu apa Kita harus diam? Atau cukup berpangku tangan??? Ingat, mendiamkan kejahatan adalah bagian dari pada kejahatan itu sendiri,” katanya. [ipk]

Bagikan Ini :