telusur.co.id – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, tuduhan Habib Rizieq atas rekayasa kasus soal bendera di Arab Saudi direkayasa oleh intelijen pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar.

Menurut Hendardi, hal itu hanya menunjukkan upaya Rizieq menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia.

“Cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap RS (Rizieq Shihab), yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019,” kata Hendardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/11/18).

Hendardi menegaskan, perlu diketahui, bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain.

“Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan,” tambahnya.

Dia menilai, dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut RS bahwa ini sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN, disamping tidak logis, juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban.

“Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali RS. Namun mesti terus diingat bahwa status RS adalah pelarian/buron dari beberapa kasus yg melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya,” bebernya.

Menurutnya, Rizieq memilih menghindar daripada menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang  yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut.

“Upaya dan bantuan yg telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada RS sebagai WNI yang ada di luar negeri yg justru menghindar dari proses hukum di Indonesia,” demikian Hendardi. (ham)

Bagikan Ini :