Bank Century/Net

telusur.co.id – Kendati penuntasan kasus korupsi Bank Century dimulai sejak November 2008 sampai November 2018, tapi masih belum ada tanda-tanda terang. Penuntasan masih gelap. Padahal, waktu 10 tahun adalah waktu dan proses yang cukup lama untuk menuntaskan kasus mega skandal tersebut.

Berlarut-larutnya, kasus ini membuat pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra merasa aneh sekaligus mempertanyakan. “Aneh saja.  Ini kasus sudah lama tapi tidak tuntas-tuntas,” ungkapnya, Sabtu.

Semestinya, ujar dia, kejahatan atau kebijakan penyelengara perbankan jelas prosedur dan SOP nya. Harusnya, penegak hukum mudah mempetakan pelaku yang paling bertanggung jawab jika ada penyalahgunaan.

“KPK harus semakin memantapkan penajaman sisirannya, karena diketahui penyidik dan penegak hukum Indonesia khususnya KPK dikenal handal mumpuni, namun pasti dalam kasus ini ditemui hambatan hambatan biasanya hambatan ini karena ada fakta yang masih disembunyikan sehingga membuat jadi belum terangnya suatu perkara,” ujarnya.

Dia melanjutkan, hukum itu mengenal asas accesoriumnon ducit, sed sequitur, suum principale. ( pelaku pembantu tidaklah memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya).

“Jika diilustrasi dalam kasus Bank Century harus ditarik benang merahnya siapanya yang paling dominan dalam tanggung jawabnya sehingga sampai dalam tahap pencairan keuangan yang kewenangan para pejabat pada waktu itu yang merugikan keuangan negara.”

“Disinilah jejak rekam pelaku utama terungkap dan dimintai pertanggung jawaban pidana karena motivasi pelaku yang dominan sangat mempengaruhi motif dalam perbuatannya merugikan keungan negara. Inilah yang dimaksud dengan unsur kesengajaan dari pelaku karena ia tahu dan mengerti dampaknya,” katanya.

Karena diketahui  pasca putusan praperadilan hakim Efendi Muhtar pada April 2018 dimana hakim Prapid tetapkan Boediono dan beberapa pejabat termasuk Miranda Gultom, Raden Pardede dan Muliaman sebagai tersangka di kasus Bank Century walaupun hakim ini dimutasi oleh MA karena dianggap melakukan melebihi kewenangannya.

Apapun konsekuensinya pengajuan oleh pemohon prapid dan pertimbangan hukum serta putusan hakim prapid dapat jadi nutrisi baru sekaligus jadi pintu masuk petunjuk untuk kembali menggali kembali alur peran para pelaku, karenanya KPK harus semakin berani dalam mengurai fakta termasuk mengkorelasikan nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, karena ada banyak kejanggalan yang dapat dirasakan setidaknya dengan berlarutnya kasus ini yang 10 tahun belum tuntas. “Ini tanda tanya besar bagi masyarakat.” (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini