MUI/Net

telusur.co.id – Keinginan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal fatwa jangan pilih pemimpin ingkar janji dijadikan Undang Undang, mendapat respons positif dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid.

Alasan Sodik mendukung keinginan MUI itu lantaran sejalan dengan semangat Pancasila. Peminpin yang penuhi janji, kata dia, adalah penimpin Pancasila, dan pemimpin ingkar janji tidak Pancasilais.

Namun, sebelum diusulkan ke DPR dirinya meminta agar MUI memikirkan judul dan penempatan ide tersebut.

“Apakah UU tersediri atau UU tentang kepemimpinan atau masuk dalam UU tentang pemerintahan, atau dalam UU presiden dan kepala daerah,” kata Ketua DPP Gerindra itu, saat dihubungi, Sabtu (10/11/18).

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia menginginkan agar fatwa jangan pilih pemimpin ingkar janji dijadikan UU.

Permintaan itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, Kamis (8/11/18).

“Justru fatwa itu nantinya kalau bisa nanti dijadikan UU, supaya mengikat bahwa semua penyelengara negara wajib melaksanakan program-program baik dalam UU maupun dalam kampanye sehingga ada sanksinya jika tidak dijalankan,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :