Konferensi Hukum Tata Negara (HTN) ke-5 di Padang. FOTO: Istimewa

telusur.co.id-  Pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Sebagai sarana kekuasaan tertinggi rakyat, Pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang dan upaya-upaya membuat keropos sistem pemerintahan yang demokrasi.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10//11/18).

Ferry mengimbau agar penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas secara konsisten dengan menerapakan prinsip jujur, adil dan demokratis.

“Penyelenggaraan pemilu harus dapat menciptakan  pemilu yang adil dan demokratis” kata Ferry.

Selain itu, menurut Ferry, semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilu hendaknya berada dalam satu atmosfir yang sama. Regulasi Pemilu, menurutnya merupakan salah satu faktor utama. Sebab, aturan hukum merupakan pedoman bagi setiap pihak yang berpartisipasi dalam pemilu untuk menjalankan fungsinya masing-masing.

“Sebagai pedoman, hukum pemilu harus betul-betul mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dikehendaki konstitusi,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kedaulatan rakyat dalam pemilu  hanya sebatas pelaksanaan. Ketika Pemilu berakhir dan anggota dewan atau  presiden terpilih,  maka semua terputus dengan rakyat.

“Kedaulatan rakyat dlm pemilu hanya sebatas pemilu saja begitu pemilu berakhir maka semua  akan  terputus dengan rakyat,” paparnya.

Oleh sebab itu, Mahfud berharap agar Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Norma yang kemudian dikenal dengan asas-asas dalam pemilu.

“harus bisa diterjemahkan sedemikian rupa ke dalam hukum pemilu, sehingga kontestasi yang terjadi dalam pemilu berjalan dengan jujur, adil dan demokratis” ungkpanya.

UU Pemilu baru, kata Mahfud, juga belum mampu menjawab kebutuhan pengaturan dan masalah dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Seperti dalam hal pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek politik uang dan kandidasi calon anggota legislatif yang bermutu dan berintegritas.

Dia juga berujar, proses penegakan hukum  sengketa proses dan sengketa hasil pemilu yang tidak mengenyampingkan aspek pembuktian yang berimbang namun tetap dalam konsep proses peradilan cepat (speedy trial).

” Pada beberapa ranah tersebut, UU Pemilu dinilai belum akan mampumengubah dan memperbaiki keadaan secara signifikan, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu masih sulit ditingkatkan dan lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Akhirnya, sebagai sarana pelaksanaan kedaulat” tutup Mafud.

Lebih jauh, Direktur Jenderal Perundang -Undangan Widodo Ekatjahjana menambahkan, terkait teknis pelaksanaan pemiliu dilapangan, dirinya menyinggung keberadaan Tempat pemungutan suara (TPS) khusus dirumah sakit,Lapas dan rutan serta mony politic  belum diatur dalam Undang -undang pemilu No 7 tahun 2017. “Harus diatur karena itu dapat berakibat ricuhnya pelaksanaan dalam pemilu” ujar Widodo Ekatjahjana.

Dia menyatakan, disamping mampu menerjemahkan kehendak konstitusi, regulasi juga harus mampu menyerap berbagai evaluasi terhadap proses penyelenggara pemilu sebelumnya. Dalam konteks ini, segala kelemahan baik mengenai prosedur maupun substansi pelaksanaan hak pilih warga negara harus dapat diperbaiki secara konsisten.

Pada saat yang sama, regulasi pemilu berada dalam jalurdan agenda memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan terus mendorong penyederhanaan partai politik.

“terciptanya kewibawaan dan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu serta menciptakan kultur demokrasi yang beradab dan tidak dibajak oleh keberadaan oligarki politik serta kekuatan modal (uang),” demikian widodo, berdasarkan keterangan yang diterima Kantor Berita Telusur.[tp]

Bagikan Ini :