Petani/Foto/net

Oleh: Rusdianto Samawa*)

 

PLAMPANG, SUMBAWA – Terkait masalah subsidi pupuk yang masih kurang, dapat diatasi apabila kotoran dan urin ternak tersebut dikelola dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sangat memungkinkan mengingat populasi ternak sapi di Kabupaten Sumbawa cukup banyak, mencapai 280 ribu ekor. Urin ternak tersebut, selain untuk bio gas juga dapat diolah menjadi pupuk cair dan pestisida organik.

Kesulitan mendapatkan pupuk yang dikeluhkan petani. Pembelian pupuk juga, dilakukan secara berkelompok melalui gabungan kelompok tani (gapoktan), bukan perorangan. Kalau mendapatkan pupuk di pengecer, bisa pakai zonasi. Kalau pengecer juga katakan pupuk langka, maka kita gedor distributornya. Kalau pupuk ada, berarti pengajuan dari pengecernya yang belum. Kalau pengecernya langka, berarti jangan-jangan sudah didistribusikan.

Apabila ketersediaan pupuk bersubsidi kurang, harusnya ditanyakan dahulu ke gapoktan. Apakah kebutuhan pupuknya sudah dimasukkan dalam pengajuan RDKK atau tidak. Jika telah dipastikan pada distributor dan pengecer, pupuk tidak ada, maka langkah selanjutnya mengecek yang bertindak selaku penyalur atau distributor pupuk.

Kalau masalah langka pupuk, sudah disampaikan bahwa bulan September atau Oktober pun sudah tersedia pupuknya. Jadi kalau kesulitan mendapatkan pupuk, silakan cari tahu di lini dua (Pupuk Kaltim), lini tiga (distributor) dan lini empat (pengecer) aman atau tidak. Kalau sekiranya tidak aman, sebaiknya lapor polisi karena antara pengecer dan distributor yang main-main.

Musim tanam tahun 2018 ini, ketersediaan stok pupuk bagi kebutuhan petani di Kabupaten Sumbawa harus dipastikan cukup. Walaupun, jatah kuota pupuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Sumbawa dikurangi dua kali lipat dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh Pemda Sumbawa.

Tahun 2017 lalu, pupuk masuk Sumbawa sebanyak 44 ribu Ton sesuai dengan RDKK. Namun yang disetujui hanya 50 persen dari jumlah RDKK dimaksud. Namun tahun 2018 ini harus dimaksimal 100%. Walaupun, adanya pengurangan tersebut, pemerintah harus tetap berupaya memenuhi kebutuhan pupuk ditingkat petani dengan melakukan pendataan dan relokasi, lokasi kecamatan dan desa yang akan disalurkan dengan kebutuhan yang mendesak sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait respon surat permintaan penambahan jatah pupuk yang sudah dikirim.

Kabupaten Sumbawa, tahun 2018 ini harus mampu mendapatkan tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk memenuhi kekurangan yang ada. Penambahan kuota tersebut sangat penting bagi petani karena kebutuhan pupuk capai 45 ribu ton lebih untuk masa tanam sepanjang 2018. Idealnya sesuai Rencana Detail Kebutuhan Kelompiok (RDKK) jumlah kebutuhan pupuk petani Sumbawa sekitar 60 ribu ton pertahun dari RDKK harus terpenuhi.

Selain itu diharapkan kepada pemerintah agar dalam penyaluran pupuk jangan sampai tidak tepat jadwalnya dan dipastikan tidak digunakan oleh banyak caleg-caleg untuk kampanye.

Kedepan, Pemerintah juga berperan mendorong upaya memperbanyak produksi pupuk organik di daerah agar tidak tergantung pada ketersediaan pupuk oleh pemerintah pusat.[ ***]

*).Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa, Nomor Urut 8, Dapil III Meliputi Kec. Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge.

 

 

Bagikan Ini :