telusur.co.id- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, masih banyak janji-janji kemerdekaan yang belum terealisasi saat ini. Diantaranya ialah melindugi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Hal itu disampaikan Fadli terkait peringatan Hari Pahlawan hari ini Sabtu (10/11/18).

“Kita punya utang kepada para pahlawan untuk merealisasikan janji-janji kemerdekaan,” tulis Fadli lewat akun Twitternya @fadlizon.

Menurut Fadli, utang para penerus bangsa saat ini tidak hanya terkait jasa mereka namun juga janji-janji mereka dalam mendirikan negara Indonesia yang harus diwujudkan.

“Bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu semua adlh janji kemerdekaan yg harus kita tunaikan,” cuit Fadli. “Itulah utang kita pada para pahlawan yg telah berjuang mendirikan negara ini,” sambungnya.

Usai 73 tahun usia Proklamasi, menurut Fadli, seharusnya mendekati janji-janj kemrdekan, bukan menjauhinya. Jika kenyataan di lapangan bergerak ke arah sebaliknya, artinya, kata Fadli,  telah terjadi pengingkaran janji. “Itu harus segera  dikoreksi,” tuturnya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, jika Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilisi data terkait perekonomian Indonesia yang saat ini masih didominasi di Pulau Jawa.

“Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tak bagus,” imbuhnya.

Berkaca pada BPS tersebut, Fadli berdalih, pemerintah saat ini tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa. Sat bersamaan, sambung dia, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain menurun. “Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi 21,53%. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20% jadi 8,07%,” paparnya.

Karena ekonomi Indonesia saat ini kembali memusat di Jawa, Fadli beranggapan ada problem keadilan dan pemerataan yang harus diperhatikan.

Selain itu, Fadli menyebut, dari data BPS terbaru, juga muncul data menarik. Meskipun secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, namun pengangguran di desa justru meningkat. “TPT di kota turun dari 6,7 persen jd 6,45 persen, tapi di desa malah naik, meskipun tipis, dari 4,01 jd 4,04 persen,” ungkapnya.

Di sisi lain, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan semakin memburuk.  “Selama era Presiden @jokowi. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan, misalnya, setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63,” klaimnya.

Padahal, menurut Fadli, selama ini pemerintah selalu mengklaim bahwa penggunaan dana desa bersifat tepat sasaran.  “Jangan lupa, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,65 triliun. Ini bukan angka yang sedikit,” bebernya.

Lebih lanjut, Ia memaparkan , meski pemerintah mengklaim berhasil menurunkan koefisien gini, namun ketimpangan antar wilayah cenderung kembali meningkat, baik antara desa dengan kota, maupun antara Jawa dengan luar Jawa. “Ini harus sama-sama kita perhatikan,” tegasnya. “Kita semua harus menjadi pejuang bagi janji kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan! #HariPahlawanNasional,” tandasnya.[Ipk]

 

Bagikan Ini :