Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, Irjen Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar,Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk merespons terkait dengan kampanye para capres  yang saling sindir diksi yakni “politikus sontoloyo”, “tampang Boyolali” dan yang teranyar “politik genderuwo”. Sebab, kampanye seperti itu berpotensi  menjurus ke konflik.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada telusur.co.id, Senin (12/11/18).

“Bawaslu harus merespons fenomena pola kampanye yg tidak mendidik tersebut (yang menyampaikan sindiran-sindiran) yang membuat publik merasa jemu,” kata Wiwik, sapaan karibnya.

“Bawaslu perlu mencegah kecenderungan pola kampanye yg bisa memunculkan kegaduhan dan konflik,” sambung Wiwik.

Wiwik berharap, hendaknya para Capres-cawapres berkampanye dengan “menjual” program kerja maupun visi-misi dalam membangun Indonesia lima tahun kedepan. Sebagai contoh, kata dia, capres petahana  bisa berkampanye dengan menonjolkam capaian-capaiannya selama menerintah. Sedangkan lawan tandingnya bisa mengkritisi program-program petahana dengan menyampaikan visi-misi program unggulannya.

“Mengapa programnya unggul dibandingkan petahana? Sebaliknya, petahana bisa beradu achievement dan mengkritisi visi misi program rivalnya,” jelasnya.

Dengan kampanye seperti itu, lanjut Wiwik, masyakarat akan memahami visi-misi Paslon.

“Cara-cara ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan gambaran yg relatif utuh tentang keunggulan dan kekurangan masing-masing pasangan calon,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :