Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean/Net

telusur.co.id- Partai Demokrat menganggap pernyataan calon wakil presiden nomor urut satu, Ma’ruf Amin terkait ‘buta’ dan ‘budek’ terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dianggap tidak tepat untuk diucapkan.

Alasannya, Ma’ruf Amin masih berstatus sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas memberikan kesejukan di tengah masyarakat. Bahkan, ucapan seperti itu cenderung menghina kaum berkebutuhan khusus atau difabel.

“Tentu penghinaan kepada kelompok penyandang disabilitas,” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Selasa (13/11/18).

Oleh karena itu, Ferdinand meminta agar cawapres dari Joko Widodo itu segera meminta maaf atas ucapannya tersebut. “Ada baiknya Ma’ruf Amin minta maaf saja dan mengaku salah atau khilaf. Itu lebih baik daripada merasa tidak salah tapi melecehkan,” tandasnya.

Sebelumnya, cawapres Ma’ruf Amin menegaskan jika Presiden Jokowi telah berhasil menjalankan tugasnya pada periode pertama. Meski banyak pihak yang tidak memperhitungkan hal tersebut, Ma’ruf yakin di periode kedua akan lebih baik lagi.

Hal ini diungkapkan Ma’ruf saat menghadiri acara deklarasi dan peresmian kantor relawan Jokowi-Ma’ruf Amin di Cempaka Putih Tengah, Jakarta, Sabtu, 10 November lalu.

“Tiada hari tanpa deklarasi, itu artinya masyarakat sudah memahami bahwa Jokowi berhasil pada periode pertamanya. Orang-orang yang sehat bisa melihat dengan jelas prestasi yang telah ditorehkan Jokowi, kecuali yang budek, buta, dan bisu yang tidak bisa lihat realitas dan kenyataannya,” ujar dia. [Far]

Bagikan Ini :