Ketua DPRD DKI JAkarta, Prasetio Edi/Net

telusur.co.id – Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang diajukan Pemprov DKI Jakarta belum dibahas.

Dimana, salah satu poin revisi perda itu berkaitan dengan operasional becak di Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menjelaskan alasannya belum mau membahas soal itu.

Ia, mengaku khawatir ada penyelundupan becak dari daerah lain jika revisi perda itu disahkan, dan becak kembali legal beroperasi di Jakarta.

“Pas becak ada di perda, kira-kira ada penyelundupan becak nggak dari daerah? Dari Karawang, Indramayu, Cirebon, masukin (becak menggunakan) truk tiap hari, tiap malam, apa jadinya Jakarta,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/18).

Diketahui, Pemprov DKI telah mengajukan revisi Perda Ketertiban Umum kepada DPRD DKI untuk mengakomodasi beroperasinya becak yang selama ini sudah ada di kampung-kampung di Jakarta.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mendata becak-becak di Jakarta dan memasang stiker pendataan.

Ada 1.685 becak di 16 pangkalan yang telah didata dan boleh beroperasi.

Bahkan, Kelurahan Pejagalan telah mendirikan tiga selter sebagai pangkalan penarik becak terdaftar di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara. [ipk]

Bagikan Ini :