telusur.co.id – Ribuan pedagang Pasar Induk Cibitung menolak timbangannya dilakukan pengecekan atau ditera oleh petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.

Petugas kesulitan untuk melakukan tera ulang alat ukur dan timbangan di Pasar Induk Cibitung yang baru pertama kali digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, lantaran para pedagang diduga merasa ketakutan.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Mulyadi mengatakan, kegiatan tera ulang alat ukur itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dan pengawasan terkait penyelenggaraan meteorologi legal Tera dan Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dilimpahkan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota.

“Kegiatan tera ulang di Pasar Induk Cibitung dari ribuan pedagang, hanya mendapat 15 alat timbangan yang bersedia ditera, sedangkan yang lainnya menolak dengan berbagai alasan,” kata Mulyadi di ruang kerjanya, Selasa (13/11/18).

Padahal, kata dia, kegiatan itu dilakukan sesuai amanat undang-undang yang bertujuan agar tidak ada masyarakat atau konsumen yang dirugikan takaran atau timbangan dari para pedagang nakal. Namun karena implementasinya baru dilakukan saat ini, sehingga belum dapat reaksi positif dari para pedagang yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Kami menilai para pedagang kurang proaktif akan tetapi kami akan terus sosialisasikan agar mereka sadar sendiri akan peneraan,” imbuhnya.

Menurut dia, ke depan pihaknya akan membuat sosialiasi dengan cara membuat spanduk-spanduk di setiap pasar-pasar tradisional yang bertuliskan himbauan kepada konsumen agar membeli barang yang alat timbangan atau alat ukurnya sudah ditera Disperindag.

“Nanti kita buatkan spanduk yang isinya berbelanja lah di tempat atau pedagang yang timbangannya sudah ditera,” paparnya.

Masih kata dia, terkait retribusi untuk tera ulang baik timbangan di pasar-pasar tradisional dipastikan tidak akan membebani para pedagang. Sebab, lanjutnya, menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2017, satu alat timbangan hanya dikenakan retribusi sebesar Rp1500 sampai Rp2000.

“Kita bisa saja gratiskan retribusinya, tapi kan kita tidak mau melanggar Perda. Artinya, jangan sampai kita membela konsumen agar tidak rugi tapi mengenyampingkan peraturan,” tukasnya.[far]

Bagikan Ini :