telusur.co.id – Masalah nampaknya terus datang, bahkan secara bertubi-tubi kepada perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Mochtar Riady, ayah dari James Riady, Lippo Group.

Belum lama ini, Lippo dilanda kasus suap Meikarta. Dimana, dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka, termasuk Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hassanah Yasin dan Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Terkait kasus tersebut, di pasar modal, proyek Meikarta bernilai Rp 278 triliun, membuat saham PT. Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku entitas bisnis pengembang Meikarta terguncang. Lippo Karawaci merupakan induk usaha dari PT. Mahkota Sentosa Utama, selaku pengembang Meikarta.

Jika sebelum OTT KPK terjadi, saham Lippo Karawaci pada 12 Oktober 2018 masih berkisar Rp 298 per saham. Setelah OTT, harga saham Lippo Karawaci pada 15 Oktober 2018 turun drastis, dan sempat menembus angka terendah di level Rp 276 per saham, sebelum ditutup di level Rp 290 per saham.

Belum kelar persoalan hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Meikarta, kini bisnis telekomunikasi anak perusahaan Lippo, First Media dan Bolt, harus berhadapan dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika.

Sebagaimana dalam berita yang dimuat telusur.co.id, pada hari Selasa, 13 November 2018, izin frekuensi yang dimiliki PT. Internux (Bolt) dan PT. First Media Tbk, terancam dicabut pada tanggal 17 November ini.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat ditemui di kantor XL Axiata, Jakarta, pencabutan dilakukan jika keduanya tak melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, pada 17 November 2018.

(Baca: 17 November, Izin Bolt Dan First Media Terancam Dicabut)

Namun First Media tak tinggal diam, mereka melayangkan gugatan kepada Kemenkominfo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, supaya pengenaan sanksi dibatalkan.

Mereka juga meminta agar diberi perpanjangan waktu untuk membayar tunggakan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan atau kesepakatan bersama antara First Media dan Kementerian Kominfo. Hanya, hingga saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut dari First Media terkait gugatan tersebut.

Atas langkah itu, situasinya menjadi semakin runyam. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah masih terus menagih First Media dan Bolt yang menunggak pembayaran BHP frekuensi radio di 2,3 GHz.

Kominfo pun berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik sebagai pengacara negara yang tentunya akan bisa mewakili Kominfo dalam persidangan maupun dalam memberikan legal advice,” kata Rudiantara. [ipk]

Bagikan Ini :