Menkominfo Rudiantara/telusur

telusur.co.id – Izin frekuensi yang dimiliki PT. Internux (Bolt) dan PT. First Media Tbk, bakal dicabut.

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat ditemui di kantor XL Axiata, Jakarta, Selasa (13/11/18).

Pencabutan dilakukan jika keduanya tak melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, pada 17 November 2018 mendatang.

Rudiantara menegaskan, komitmen pencabutan hanya izin frekuensinya saja, bukan izin operasi.

Jika pencabutan izin frekuensi berpengaruh pada kegiatan operasional atau layanan ke pelanggan, maka itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Ini bukan berkaitan dengan izin operasi, tapi izin frekuensi, kalau tidak ada settlement sampai 17 November, bisa dicabut izin penggunaan frekuensi,” kata Rudiantara.

BACA JUGA :  Kemenkominfo Pantau Pengembalian Dana Pelanggan First Media

Menurut Menteri Rudiantara, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband di Indonesia secara reguler.

Dari evaluasi, diketahui Internux menunggak total biaya BHP sebesar Rp 708,41 miliar, dengan rincian tunggakan Internux Rp 343,57 miliar dan First Media Rp 364,84 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017.

Jika tunggakan BHP itu tak kunjung dilunasi pada tenggatnya, yakni Sabtu 17 November 2018, Rudiantara mengatakan Kemenkominfo tak akan segan mencabut izin pita frekuensi radio (IPFR) milik kedua penyedia layanan itu. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini