Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Zony Alfian Noor /Istimewa

telusur.co.id – Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Zony Alfiannoor melaporkan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tabalong H.A.M Sangadji, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.

Adanya laporan ke Bareskrim Mabes Polri ini, jelas Zony, buntut atas terbitnya surat bernomor B.1187/Setda Umum/058/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang isinya memberitahukan adanya penonaktifan Wakil Bupati Tabalong, Zony Alfiannoor.

“Saya sudah melaporkan terlapor 1 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong H.A.M Sangadji, dan terlapor 2 Bupati Tabalong Anang Syakhfiani ke Bareskrim Mabes Polri pada 22 Oktober 2018 yang lalu dengan dugaan pencemaran nama baik, dan laporan ini sudah diterima Polisi dibuktikan dengan laporan bernomor LP/B/1348/X/2018/BARESKRIM,” ujar Zony dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Kota Banjarmasin, Sabtu (17/11).

Zony menjelaskan surat penonaktifan dirinya sebagai Wakil Bupati Tabalong dimungkinkan pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong karena menjawab dan menindaklanjuti surat KPU RI bernomor 1129/PL.01.4-Kpts/06/KPU/IX/2018, tertanggal 20 September 2018. Di dalam surat KPU mengumumkan bahwa H. Zony Alfianoor masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI Dapil Kalsel 1 nomor urut 2 dalam Pemilu 2019.

Namun, surat itu dibantah oleh Zony. “Sebelum nama saya masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), tapi saya sudah menyatakan ke partai bahwa mengundurkan diri sebagai bakal calon legislatif, bahkan dalam hasil putusan sidang Bawaslu RI menindaklanjuti temuan Bawaslu Kalsel dan temuan ini telah dikeluarkan Surat Keputusan bernomor  02/TM/PL/ADM/RI/00.00/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, bahwa berkas saya tidak memenuhi syarat (TMS),” papar Zony.

Sehingga, tambah Zony adanya penonaktifan dirinya sebagai Wakil Bupati Tabalong diduga menyalahi prosedur dan aturan yang berlaku bahkan muncul dugaan pencemaran nama baik.

“Saya adalah Wakil Bupati Tabalong yang masih sah dan dipilih langsung oleh masyarakat. Penonaktifan saya oleh Sekretaris Daerah Tabalong dinilai menyalahi prosedur yang berlaku dan sangat merugikan saya dan pemilih saya pada Pilkada langsung,” tegas Zony.

Adanya laporan atas terbitnya surat yang ternyata juga ditujukan kepada seluruh staf ahli, asisten, seluruh kepala Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), seluruh Kabag di Sekretaris Daerah, dan seluruh Camat mengenai penonaktifan status, hak dan kewenangan Bupati/Wakil Bupati yang ditembuskan kepada Bupati Tabalong dan Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.

“Saya berharap adanya keadilan atas kejadian ini, karena sekali lagi saya tidak ingin pemilih kami pada Pilkada lalu kecewa,” pungkas Zony.

Sementara itu, sampai berita ini diturunkan para awak media belum bisa mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tabalong baik dari Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong H.A.M  Sangadji. (ham)

Bagikan Ini :