Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno/Net

telusur.co.id – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku kaget sekaligus kecewa membaca paket kebijakan yang membuka kran asing untuk masuk ke Koperasi dan UMKM.

“Dapat kabar soal keluarnya paket kebijakan pemerintahan Pak Jokowi yang membuka kran bagi pemodal asing untuk masuk ke sektor UMKM dan Koperasi. Kabar ini tentu sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan,” ungkap Eddy melalui keterangannya, Sabtu.

Menurutnya, mengundang modal besar dan asing ke UMKM dan Koperasi, sama saja membunuh sektor UMKM dan Koperasi. Lebih dari itu, kebijakan itu juga akan membunuh kemandirian bangsa dan menciptakan ketergantungan kepada modal besar dan asing.

“Kita tahu, UMKM selama ini terbukti sangat ampuh menjadi bantal peredam ketika perekonomian nasional mengalami krisis. Tak hanya itu, sektor UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.”

Saat ini, jumlah UMKM sebanyak 59,26 juta unit mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang. Bahkan berdasarkan survei Organization of Economic Cooperation Development (OECD) sektor UMKM menyerap tenaga kerja terbesar, 70.3% (2016).

Sementara koperasi semangatnya adalah gotong royong dan kemandirian anggotanya. Prinsip koperasi adalah semua anggota bekerja. Tidak ada buruh dan majikan. Dengan masuknya modal besar dan asing, maka anggota koperasi hanya akan menjadi buruh.

Sedangkan jumlah koperasi aktif mencapai 152.559 dan jumlah anggota mencapai 27.002.189 orang (2017).

Berdasarkan data Kementrian UMKM (2017) Koperasi dan UMKM merupakan jumlah unit usaha terbanyak di Indonesia.

Bahkan total 96,71% tenaga kerja merupakan kontribusi Koperasi dan UMKM di dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia (2017). “Kebijakan membuka pintu bagi modal asing sangat kita khawatirkan akan mematikan UMKM dan Koperasi dan membuat pengangguran meningkat pesat,” katanya.

Semoga Pemerintah bisa meninjau kembali dan mencabut kebijakan yang sangat mengkhawatirkan bahkan membahayakan kedaulatan ekonomi negara. (ham)

Bagikan Ini :