Presiden Joko Widodo./ FOTO: Biro Pers Setpres

telusur.co.id- Pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebanyak 54 bidang usaha kini bisa menerima penanaman modal asing (PMA) dengan porsi sebesar 100 persen.

Terkait itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap, pemerintah Jokowi telah putus asa dengan membuat kebijakan seperti itu.

Menurut Dahnil, kebijakan pemerintah ini tentu akan “mengorbankan” para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

“Bagi saya kebijakan tersebut, bak kebijakan putus asa. Kehilangan martabat sebagai bangsa dan mengorbankan sektor-sektor yang dikerjakan rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi,” kata Dahnil kepada telusur.co.id, Minggu (18/11/18).

Meski begitu, Dahnil mengakui, investasi asing sangat penting dalam membangun negara. Namun, negara harus mengendalikannya. Investasi yang ditanamkan pihak asing tersebut, tutur Dahnil, tidak lantas dibiarkan “membunuh” sektor-sektor yang di kerjakan oleh rakyat menegah ke bawah.

“Bagi kami, ini namanya perspektif bukan membangun Indonesia, tapi membangun di Indonesia. Investor asing penting dan tidak bisa dinafikan, namun harus dikendalikan dan jangan sampai mengorbankan sektor-sektor yang dikerjakan rakyat kecil,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tegas Dahnil, paket ekonomi ke-16 ini sangat jauh dari roh program Nawa Cita yang menjadi rujukan pemerintah Joko Widodo.

“Terang mengkhianati Nawacita. Nawacita hanya jadi propoganda kosong,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :