Eva K Sundari/telusur.co.id

telusur.co.id – Presiden RI Joko Widodo diminta untuk memberi amnesti pada Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Permintaan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (19/11/18).

Eva mengatakan, putusan MA atas kasus Baiq Nuril jelas menjauhkan penanganan kasus hukum dari keadilan.

“Layak dan sepantasnya jika Presiden memberikan amnesti dan kemudian juga rehabilitasi kepada Ibu Nuril,” kata Eva.

“Putusan MA harusnya hanya menelaah putusan-putusan pengadilan di bawahnya yaitu PN atau PT. Jadi tidak malah bikin putusan atas perkaranya sendiri yang itu jadi wewenang hakim PN dan PT,” kata anggota DPR dari fraksi PDIP ini.

Penilaian Eva, majelis kasasi MA yang mengadili kasus ini bukan hanya melampaui kewenangan, tapi sekaligus tidak menunjukkan keteladanan dalam berperikemanusiaan. Hal ini, bertentangan dengan Peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Hakim mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Aturan itu menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan.

“MA harus melakukan koreksi diri terhadap kinerja para hakim yang menurut berbagai riset menjadi lembaga yang integitasnya rendah karena korupsi dan diskriminatif terhadap perempuan yang lemah,” kata Eva.

Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual dari mantan atasannya justru dinyatakan bersalah atas tindakan yang bukan perbuatannya.

Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Lombok sebelumnya telah melihat bahwa Nuril bukanlah pelaku penyebarluasan rekaman telepon yang dipersoalkan. PN Mataram dan PT Lombok membebaskan Nuril dari dakwaan jaksa penuntut umum. [ipk]

Bagikan Ini :