Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua Umum Partai gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, orang dengan gangguan kejiwaan atau orang gila tidak seharusnya diberikan hak pilih. Menurutnya, meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu.

“Menggunakan hak pilih adalah aktivitas pelaksanaan hak hukum yang amat penting karena akan menentukan siapa yang akan menjadi Pemimpin negara. Jika orang gila diberi hak pilih, maka hasil Pemilu bisa diragukan kualitasnya,” kata Dasco dalam keterangannya, Selasa (20/11/18).

Yang paling membahayakan, kata Dasco, pemberian hak pilih kepada orang gila akan memberi peluang terjadinya manipulasi. Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu, karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan.

“Pada akhirnya bisa terjadi pelangagran azas Pemilu Jujur dan adil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, mengenai mekanisme pemungutan suara bagi pemilik suara di Pemilu 2019 yang menyandang Gangguan Jiwa.

Arief menuturkan, bagi pasien Gangguan Jiwa yang memiliki hak pilih diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.

“Hal tersebut sudah ada regulasinya, untuk kondisi tersebut yang paling dibutuhkan adalah surat keterangan dokter yang menyatakan seseorang sanggup menggunakan hak pilih, sepanjang tak mengganggu bisa memilih, kalau mengganggu ya tidak bisa,” kata Arief. [Far]

Bagikan Ini :