Tanggul Laut Kali Baru/FOTO: Dok. PUPR

telusur.co.id- Kerjasama bilateral Indonesia – Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perhatian bersama diantaranya adalah perlindungan terhadap muara sungai dari kombinasi permasalahan kenaikan muka air laut, penurunan tanah dan cuaca ekstrim yang berdampak pada rawannya terjadi banjir.

Pada 2015 lalu, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Phase IV antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda yang berlaku selama lima tahun sebagai payung untuk kerjasama yang lebih teknis.

Untuk memastikan MoU dapat dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Joint Steering Committee (JSC) atau Sekretariat Bersama, untuk mengetahui capaian, kendala dan tindak lanjutnya. Selain itu juga dilakukan pertemuan tahunan JSC yang dihadiri oleh masing-masing Sekretaris Jenderal Kementerian kedua negara dengan lokasi salin bergantian. Pada 13-14 November 2018, pertemuan JSC diselenggarakan di The Hag, Belanda.

‘Dalam pertemuan JSC kali ini, disamping melakukan evaluasi pelaksanaan MoU juga dibahas mengenai persiapan perpanjangan MoU. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya lebih fokus pada proyek-proyek dengan tingkat implementasi tinggi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Indonesia,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan JSC Indonesia-Belanda dalam keterangannya, Selasa (20/11/18).

Sementara dari pihak Belanda dipimpin oleh Sekjen Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Lidewijde Ongering. Kedua negara sepakat untuk melakukan studi bersama menggali peluang pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema availability payment yang bekerjasama dengan multilateral development partner, climate fund, investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Disamping itu terdapat komponen penguatan kapasitas personil dalam setiap proyek kerjasama agar terjadi alih pengetahuan kepada para insinyur Indonesia.

“Inovasi pembiayaan infrastruktur terus kita dorong dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah. Salah satu upaya Kementerian PUPR dari sisi kelembagaan adalah membentuk direktorat baru pada tahun 2019 yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur. Diharapkan dapat mengakselerasi kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat,” kata Anita.

Pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara  (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diantaranya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta. Kegiatan NCICD merupakan kerjasama tiga negara yakni Pemerintah Indonesia, Belanda dan Korea Selatan.

Untuk tahap awal, NCICD akan difokuskan pada fase darurat yakni pembangunan tanggul laut sepanjang 20,1 Km yang menjadi titik kritis rawan banjir dan banjir rob. Pembangunan tanggul fase darurat tersebut ditargetkan selesai tahun 2019, dengan pembagian tugas yakni tanggul sepanjang 4,5 Km dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.

Sebagian tanggul yakni 4,5 Km yang sudah selesai berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada Juni 2018 sepanjang 2,2 Km dan di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan pada Agustus 2018 sepanjang 2,3 Km.

Selain melakukan pertemuan, Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda mengajak delegasi Indonesia meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah Harnaschpolder, melihat Maeslantkering yakni teknologi untuk menahan badai untuk melindungi alur kanal Pelabuhan Rotterdam dan manajemen penyediaan air bersih di Instalasi Pengolahan Air Minum Dunea.[Ham]

 

Bagikan Ini :