Gedung Sidang DPR/Foto: net

telusur.co.id- Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi. Terbaru, Baiq Nuril, tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi korbannya. Dimana, Ia divonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta oleh Mahkamah Agung (MA) dengan tuduhan melanggar UU ITE.

Terkait itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, usai masa reses para Dewan bersama pemerintah akan segera merampungkan penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

“Penghapusan Kekerasan Seksual. Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (19/11/18).

Menurut dia, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, namun juga memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif).

Apalagi, berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana.

“Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan,” jelasnya.

Jika ada anggapan DPR tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, menurut Bamsoet, hal itu salah besar. Sebab, kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

Dijelaskannya, RUU tersebut akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum.” Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadila,” [far]

Bagikan Ini :