Anggota DPR RI Komisi VIII, Khatibul Umam Wiranu/telusur.co.id

telusur.co.id- Rencana Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah pada tahun depan, dari perspektif kebijakan publik mengandung kelemahan dari sisi filosofis maupun sisi yuridis. Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menilai, dari sisi filosofis, keberadaan kartu nikah akan sulit dijelaskan oleh pihak Kemenag.

“Alih-alih memberi nilai manfaat bagi publik, rencana ini justru membuat kegaduhan baru di publik. Karena faktanya, kartu nikah bukanlah kartu identitas diri seseorang serta bukan pula menggantikan buku nikah. Dari sisi yuridis, tak ada pijakan hukum atas rencana ini,” kata Khatibul di Jakarta, Rabu (21/11/18).

Menurut dia, jika ini kebijakan itu dianggap sebagai diskresi Menteri Agama, justru rencana ini bertentangan dengan spirit Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni asas bertindak cermat (principle of carefulness). Menurutnya, ide ini tidak memiliki kecermatan.

Dampak lainnya, kata Khatibul, jika rencana ini terealisasi akan memunculkan mata anggaran baru sebagai konsekuensi dari keberadaan Kartu Nikah ini. Seperti biaya perawatan situs, pemeliharaan web (situs), termasuk penggunaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang khusus mengelola situs ini.

Sedangkan dari dari sisi anggaran, rencana pembuatan Kartu Nikah ini tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan/Lembaga tahun 2018. Dalam RKAK/L Kemenag tahun 2018, tercatat alokasi anggaran untuk buku nikah sebesar Rp 11 miliar. Jika pengadaan Kartu Nikah diambil dari alokasi buku nikah, ini menyalahi mekanisme anggaran. Untuk itu, Khatibul menegaskan, pihaknya menolak keras penerbitan Kartu Nikah ini.

“Saya menolak tegas rencana penerbitan kartu nikah karena lemah dari sisi filosofis, yuridis dan berpotensi menabrak asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Saya sarankan Menteri Agama fokus pada tugas, pokok dan fungsinya yang berbasis pada rencana kerja kementerian. Ide dan inovasi boleh saja dilakukan, namun harus dikontestasikan terlebih dahulu di ruang parlemen dan publik,” tandasnya, dilansir dari laman resmi DPR.[tp]

Bagikan Ini :