telusur.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil sektor Keamanan memiliki beberapa catatan kritis atas di angkatnya Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Koalisi memahami jika proses pergantian ini memang sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun demikian, mereka menilai, Jokowi mengabaikan pandangan publik. Sebab, jabatan KSAD tak hanya berpengaruh pada dinamika internal TNI saja, namun juga kepentingan masyarakat umum.

“Tentu saja keputusan Pak Jokowi mengirim Andika merupakan sesuatu yang kami sayangkan, sama sekali tidak mencerminkan publik,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Bilangan Senen, Jakarta, Jumat (23/11/18).

Ia menggaris bawahi bahwa proses pergantian KSAD ini lebih dominan pengaruh elit politik di lingkaran Jokowi. Sosok Andika, kata Gufron, mempunyai relasi kuat dengan AM Hendropriyono yang merupakan anggota Wantimpres Jokowi. Hendro juga merupakan Ketua Umum PKPI, salah satu parpol pengusung Jokowi di Pemilu 2019.

“Situasi inilah yang membuat proses pergantian KSAD kental dimensi politis ketimbang profesionalisme,” nilai Gufron.

Terlebih lagi, lanjutnya, April 2019 bangsa ini akan melakukan hajatan besar berupa Pemilu serentak Pilpres dan Pileg. Gufron menegaskan, netralitias TNI matra darat harus dijaga.

“Kami menilai, jelang Pemilu 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI netral dan tidak berpolitik, sehingga pemilu berlangsung jujur dan adil,” tegasnya.

Ditempat sama, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma menambahkan, seharusnya pergantian dari Mulyono ke Andika ini juga memikirkan penataan regenerasi TNI yang lebih berjenjang dan taat proses.

Ia menilai, upaya percepatan untuk mempromosikan individu tertentu menjadi KSAD bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk politisasi. Diketahui, karir militer Andika melaju dengan pesat. Bahkan dalam satu tahun, Andika mendapat tiga kali promosi jabatan dan dua kali kenaikan pangkat.

“Padahal masih banyak perwira tinggi TNI AD yang berasal dari angkatan 1984, 1985, dan 1986 yang juga memiliki kompetensi menjadi KSAD. Sayangnya presiden tak memilih mereka dan lebih ke Andika yang merupakan angkatan 1987,” beber Feri.[far]

Bagikan Ini :