telusur.co.id – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengaku tak khawatir soal kemungkinan Reuni Akbar 212 ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu. Mengingat, Reuni Akbar 212 kali ini bertepatan dengan tahun politik menjelang pileg dan pilpres 2019.

“Reuni itu biasanya diselenggarakan bulannya beda, tahunnya beda apa sama? Ya sudah nasib sudah. Kebetulan tanggal 2 bulan 12 nanti sekian bulan sebelum pilpres. Tapi masih jauh lah, masih April,” kata Yusuf usai diskusi Kaukus Muda Indonesi (KMI) bertajuk ‘Mengakhiri Polemik Politisasi Bendera’ di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/18).

Namun, dia mengaku tak bisa meminta atau mengimbau kepada peserta reuni akbar 212 untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat politik.

“Lah 99 persen yang hadir itu pingin pergantian presiden, kok diimbau lagi supaya gak ngomong, itu gak mungkin. Mau gimana? Yang hadir itu pingin pergantian presiden,” tegasnya.

Menurut dia, sah-sah saja jika peserta aksi Reuni Akbar 212 ingin pergantian presiden. Dia juga mengatakan, kalau setelahnya ada kelompok lain yang ingin Jokowi dua periode juga menurutnya tak ada masalah.

“Nah mungkin bulan depannya diadakan oleh kelompok lain yang ingin dua periode, selesai kan. Kita enjoy aja, kan seperti kawinan di bulan ini ada yang bikin, bulan berikutnya juga ada,” tambahnya.

Meski demikian, dia mengimbau supaya peserta Reuni Akbar 212 mengikuti dengan damai, sejuk, tidak merugikan, dan tidak menyebarkan kebencian. “Sudah teruji kan,” ucapnya.

Dia juga berharap kepada kelompok-kelompok yang selalu menuduh acara reuni itu negatif, untuk hadir.

“Datang dong, lihat sendiri dan belajar mengadakan acara seperti kami. Insya Allah sejuk, dimulai dengan sholat, dzikir dan khutbah,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :