FOTO: Zaenal Abidin RiAm (Koordinator Presidium Demokrasiana Institute)

ISTILAH Demokrasi keindonesiaan boleh jadi masih asing bagi sebagian orang. Tapi, tentu kita tidak pernah asing dengan kata demokrasi, sebuah proses politik dan pemerintahan yang paling banyak dianut di dunia saat ini. Walaupun, tak jarang yang hanya mempraktikkannya secara prosedural, Indonesia salah satu contohnya.

Ide demokrasi keindonesiaan, bermula dari refleksi tentang demokrasi di Indonesia yang semakin kebablasan. Bukan hanya terjebak dalam proseduralisme, demokrasi juga terjangkit virus liberalisme pasar. Terbukti, betapa banyak kebijakan yang diproses dalam ruang demokrasi yang sangat berpihak kepada kepentingan pasar dan pada saat yang sama mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal, tujuan utama demokrasi adalah kesejahteraan untuk rakyat.

Di lain sisi, demokrasi menjadi alat kekuasaan. Sangat benderang di hadapan mata kita, betapa sering demokrasi dijadikan instrumen untuk mendukung kekuasaan. Suara kritis diproses melalui hukum yang disalahgunakan oleh kekuasaan. Ini saya sebut sebagai pembajakan demokrasi. Demokrasi dibajak oleh pasar dan kekuasaan.

Lalu, bagaimana dengan gagasan demokrasi keindonesiaan?

Demokrasi keindonesiaan merupakan sebuah konsep yang meyakini bahwa akar demokrasi yang berlaku di Indonesia harus berasal dari alam keindonesiaan kita. Caranya adalah kita perlu menggali nilai kearifan lokal yang sudah dipraktikkan dan menjadi pola pikir masyarakat Nusantara sejak dahulu kalau. Nilai tersebut sangat beragam. Ada nilai gotong royong, musyawarah, penghargaan terhadap sesama, pemahaman terhadap keadilan dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut harus ditransformasi secara serius ke dalam sistem demokrasi modern yang berlaku di Indonesia. Apakah memungkinkan? Tentu sangat mungkin dan bisa.

Pertama, nilai tersebut masih lestari hingga kini, sehingga tidak perlu repot membuat nilai baru. Kedua, nilai tersebut sangat sesuai dengan substansi demokrasi yang mengusung misi besar kejahteraan dan keadilan bagi semua. Ketiga, orang-orang yang menjadi aktor demokrasi saat ini, mayoritas dibesarkan dalam nilai tersebut. Sehingga, mereka tentu paham cara mengimplementasikannya.

Diakui atau tidak, faktanya penerapan demokrasi pasca reformasi mendatangkan kebebasan yang kebablasan. Alih-alih mendatangkan pemerataan konsentrasi kekayaan, justru semakin menumpuk pada segelintir orang. Penguasaan tanah semakin menumpuk pada sekelompok Taipan konglomerat. Penguasaan mineral pertambangan juga bernasib sama.

Yang terbaru, kebijakan pemerintah memberikan ruang bagi swasta dan asing untuk menguasai UKM (sektor mikro ekonomi), adalah bukti nyata bahwa demokrasi di bidang ekonomi semakin menghamba pada kapitalisme liberal.

Sangat urgent untuk menerapkan demokrasi keindonesiaan. Karena, ini terkait dengan penyelamatan hajat hidup orang banyak. Yang dibutuhkan hanya kemauan serius. Tentu, kita tidak ingin demokrasi selamanya menjadi budak rezim kapitalisme liberal.(***)

 

Penulis: Zaenal Abidin RiAm (Koordinator Presidium Demokrasiana Institute)

Bagikan Ini :