Ketua Harian MaPPI-FHUI, Dio Ashar Wicaksana yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Untuk Keadilan Baiq Nuril. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyarankan Baiq Nuril mengajukan grasi, jika peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) ditolak, dikritik oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI).

Ketua Harian MaPPI-FHUI, Dio Ashar Wicaksana menyatakan, Jokowi berpotensi melanggar undang-undang bila memberi grasi ke Baiq Nuril.

“Disini saya tekankan kalau dia harus baca Undang-Undang dulu,” kata Dio dalam konferensi pers Koalisi Perempuan untuk Keadilan Ibu Nuril di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/11/18).

Dijelaskan Dio, grasi tidak bisa diberi untuk hukuman penjara di bawah dua tahun. Baiq Nuril hanya dihukum 6 bulan penjara.

Oleh sebab itu, tegas Dio, pihaknya menolak grasi diberikan ke Baiq Nuril.  Karena untuk mendapatkan grasi, Baiq Nuril harus mengakui kesalahannya. Padahal, Baiq Nuril hanya sebagai korban.

MaPPI-FHUI, tutur Dio, mendukung Baiq Nuril. Namun, dukungan tersebut tidak lantas membiarkan Baiq Nuril melanggar undang-undang.

“Kalau dia (Jokowi) berani grasi, berarti mestinya dia lebih berani lagi untuk amnesti. Karena kewenangannya lebih jelas. Dia mendukung Baiq tapi kami tidak mau dia menerobos Undang-Undang,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Baiq Nuril dapat mengajukan grasi kepada dirinya sebagai kepala pemerintahan jika merasa belum mendapat keadilan dari putusan Mahkamah Agung.

“Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan. Akan tetapi seandainya, ini seandainya, ya, belum mendapatkan keadilan bisa mengajukan grasi kepada Presiden, memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi kepada Presiden, itu bagian saya,” kata Jokowi. [far]

 

Bagikan Ini :