Massa Aksi 212 di seputar Monumen Nasional (Monas)/Net

telusur.co.id – Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berharap pemerintah mampu bersikap bijaksana terkait gelaran acara Reuni Akbar alumni 212. Menurutnya, ketertiban reuni akbar 212 tidak hanya menjadi tugas pihak kepolisian melainkan juga menjadi tugas pemerintah.

“Mereka kan warga negara juga, harus dilindungi, dijaga walaupun beda pilihan,” kata Ujang, Selasa (27/11/18).

Menurut Ujang, acara semacam ini tidak perlu diredam, ditolak ataupun dilarang, selama masih dalam koridor hukum yang berlaku. Justru, suara-suara kritis ini perlu dirangkul dan bersinergi membangun bangsa.

“Harus dirangkul sebagai bagian dari warga negara yang sama ingin membangun bangsa, ini cuma beda pilihan tidak harus menggebuk, saling menyakiti, mendendam, itu biasa dalam demokrasi,” ungkapnya.

Karenanya, Ujang berharap semua pihak dapat menahan diri, tidak mudah terpancing dan terprovokasi. Dia menegaskan, mahal harganya jika persatuan bangsa menjadi taruhan.

“Persatuan lebih penting, membangun sinergi antar warga dengan pemerintah adalah jalan terbaik,” tandasnya.

Untuk diketahui, Reuni Akbar alumni 212 akan digelar pada 2 Desember 2018 mendatang. Pihak penyelenggara mengklaim, setidaknya akan ada 4 juta orang yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Adapun, Reuni Akbar 212 tersebut akan digelar di Kawasan Monas. [Far]

Bagikan Ini :