foto: Ilustrasi/net

telusur.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) didorong untuk terus memperhatikan kesejahteraan para guru, terutama yang masih berstatus non-aparatur sipil negara atau guru honorer.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Ahmadi di Semarang, Selasa (27/11/18).

“Persoalan kita adalah yang non-ASN, di Jateng jumlahnya sangat banyak sehingga Pemprov Jateng sudah seharusnya memiliki keberpihakan yang utuh terhadap mereka,” kata dia.

Ia mengungkapkan berdasarkan data dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jateng, saat ini level kesejahteraan guru berstatus non-ASN masih rendah.

“Apakah kemudian GTT, PTT, dan honorer ini perlu dilihat secara general, satu terhadap kapasitas, pengabdian sudah lama, tapi ternyata kapasitas tidak cukup, kemudian juga dilihat dari kemampuan keuangan,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat guru berstatus non-ASN lebih baik diubah statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan berbagai pertimbangan.

Guru berstatus honorer, kata Ahmadi, biasanya hanya mendapatkan surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, sedangkan daerah tidak mengakui sehingga jika yang bersangkutan kemudian diambil pemerintah daerah dan diganti SK mejadi PPPK, maka status guru akan lebih jelas dibandingkan hanya dengan memiliki SK kepala sekolah.

Secara khusus, Ahmadi mengapresiasi terobosan pemerintah yang memberikan kesempatan para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai PPPK tersebut.

“Tinggal tantangan berikutnya ketika PPPK, bagaimana level kesejahteraanya, bisa diatur, tugas mengajar dan hak yang didapatkan,” katanya.

DPRD Jateng, kata dia, akan terus mendorong Pemprov Jateng karena mencerdaskan kehidupan berbangsa itu prinsipnya merupakab tanggung jawab pemerintah.[far]

Bagikan Ini :