telusur.co.id – Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) sepakat dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Mata pelajaran yang ada di masa Orde Baru ini hendak diadakan kembali mengingat pentingnya penguatan Pancasila melalui dunia pendidikan.

Namun, ID-Republikan memiliki beberapa catatan atas rencana ini. Pertama, penghidupan kembali PMP harus melalui revisi konten, baik konten kepancasilaan maupun konsep moralitas Pancasila.

“Di masa Orde Baru, moralitas Pancasila diartikan sebagai kebaikan perilaku warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebaikan perilaku yang dimaksud ialah kemauan warga negara untuk patuh kepada negara dan mengintegrasikan diri ke dalam kebijakan serta desain pembangunan,” kata Direktur Eksekutif ID-Republikan, Syaiful Arif di Jakarta, Rabu (28/11/18).

Kedua, lanjut Syaiful, jika ingin menghidupkan PMP, maka definisi moralitas Pancasila harus dirumuskan ulang, tidak dalam rangka “integrasi warga negara ke dalam kepentingan negara”, melainkan penumbuhan kesadaran tentang etika publik. Di dalam PMP, moralitas dibatasi pada moralitas individual di mana negara mengatur pola perilaku individu.

“Di dalam PMP yang baru, moralitas harus bersifat publik, di mana pelajar dididik untuk menjadi pribadi yang memahami kebajikan publik (public virtue) dan memiliki kesadaran untuk mengamalkannya dalam kehidupan sosialnya,” ungkapnya.

Yang ketiga, pertanyaannya, darimanakah sumber dari etika publik itu? Ukuran prinsipilnya ialah sila-sila di dalam Pancasila. Maka moralitas publik Pancasila ialah moralitas berbasis etos keagamaan yang toleran dan berorientasi pada kesalehan sosial (sila 1), penghormatan dan perlindungan atas HAM (sila 2), kesadaran merawat persatuan dalam kemajemukan (sila 3), kecintaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan secara partisipatoris (sila 4), serta kepedulian sosial dalam berbagi kesejahteraan bersama (sila 5).

“Tanpa landasan perspektif Pancasila yang progresif itu, PMP baru akan mengulangi kelemahan PMP lama dan P-4 yang normatif,” tambahnya.

Keempat, tambah dia, PMP sebagai mata pelajaran moralitas Pancasila harus diturunkan dari rumusan wawasan Pancasila yang menjadi pedoman bersama seluruh bangsa. Di masa Orde Baru, PMP diturunkan dari konsep Pancasila ala P-4. Di masa Orde Lama, pendidikan Pancasila juga diturunkan dari korpus Manipol-USDEK. Sejak paska-Reformasi, pedoman Pancasila seperti itu belum dirumuskan kembali oleh pemerintah.

“Maka jika ingin menghidupkan PMP, pedoman wawasan Pancasila tersebut harus dibuat terlebih dahulu,” tambah Syaiful.

Akan tetapi, kata dia, pedoman Pancasila era Reformasi tidak bisa berkaca pada P-4 dan Manipol-USDEK, sebab semangat zamannya telah berubah. Era Reformasi ditandai oleh komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokratik serta pengembangan kewargaan progresif.

“Jika wawasan Pancasila dan PMP tidak diletakkan pada semangat demokratisasi ini, maka Pancasila dan pendidikan tentangnya akan tetap menjadi diskursus retorik yang tidak berkontribusi pada upaya pencerdasan bangsa,” demikian Syaiful. (ham)

Bagikan Ini :