Ahmad Basarah/telusur.co.id

telusur.co.id – Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah soal guru korupsi di Indonesia adalah Presiden Soeharto, yang merupakan mertua dari Capres Prabowo Subianto mengundang reaksi dari para elit politik.

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro menilai pernyataan Basarah sangatlah tidak etis dan sangat tidak mendidik. Nizar menjelaskan, perkara yang menjerat Soeharto sudah diselesaikan secara hukum. Dia juga menyebut terakhir ada penyitaan aset-aset dari keluarga Soeharto.

“Dan pernyataan Basarah norak, sangat politis atau justru karena sudah merasa panik lalu dibawalah isu Pak Harto pada Bapak Prabowo,” kata Nizar di kawasan Senayan.

Ia juga menilai pernyataan Basarah demi kepentingan Pemilihan Presiden 2019. Yakni, untuk memperburuk citra pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Apa Basarah tidak sadar bahwa Bapak Prabowo juga pernah dipinang ketua partainya (Megawati Soekarnoputri) untuk mendampinginya pada Pilpres 2009 lalu?,” kata dia.

Nizar juga mengingatkan Basarah bahwa kader partainya sendiri banyak terjerat kasus korupsi. Dia meminta kepada Basarah untuk melihat data kadernya yang terkena operasi tangkap tangan.

Tanggapan atas pernyataan Basarah juga disampaikan Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. Ia mengatakan, partainya meminta Basarah mengklarifikasi ucapannya yang menyebut Presiden Kedua RI, Soeharto sebagai guru korupsi. Partai Berkarya juga tengah berencana melaporkan Basarah ke pihak berwajib.

“Sedang dipelajari tim Lembaga Bantuan Hukum kami,” kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Jokowi-Ma’ruf Ahmad Basarah tak terima dengan pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia kini seperti dilanda penyakit kanker stadium empat dalam hal korupsi.

Menurut dia, budaya korupsi saat ini merupakan warisan era Orde Baru, dimana Prabowo pernah menjadi bagiannya. Lanjut Basarah, korupsi masih menjadi tantangan bersama, meski kini belum bisa terselesaikan.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan masalah korupsi menjadi perhatian serius bagi pemerintahan. Ia menyebut, korupsi telah masuk menjadi kejahatan luar biasa.

Sehingga kalau pun Prabowo menyebut korupsi akan terselesaikan jika ia menjadi presiden, kata Basarah, lebih baik membaca kembali keputusan Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 usai rezim Orde Baru berakhir diantaranya dengan melakukan penegakan hukum terhadap terduga pidana korupsi termasuk oleh mantan Presiden Soeharto.

“Jadi guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo,” kata Basarah. [ipk]

Bagikan Ini :