Wakil ketua DPR RI Fadli Zon, mengaku aneh dengan keputusan KPU.FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keputusan pemerintah yang menerbitkan 54 bidang usaha dari daftar DNI (Daftar Negatif Investasi) melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena memperbolehkan modal asing masuk ke bidang-bidang usaha yang selama ini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

“Saya menilai Pemerintah ‘grasa-grusu’ dalam merilis kebijakan. Mereka tak melakukan studi dan analisis yang mendalam atas bidang usaha yang hendak dideregulasi. Dan itu buruk sekali.”

Misalnya, pembukaan jasa interkoneksi internet (NAP) bagi asing, ini kan berbahaya. Kedaulatan itu bukan hanya bermatra darat, laut dan udara, tapi juga digital.

Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional telekomunikasi, NAP itu merupakan batas teritorial digital, alias cyber border. Jika bisnis ini bisa 100 persen dimiliki asing, ini sama saja dengan menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing.

“Jadi, alih-alih merealisasikan janji kampanye melakukan buyback Indosat, Presiden Joko Widodo kini malah potensial sedang menyerahkan kedaulatan telekomunikasi kita kepada asing!”

Selain itu, seharusnya sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Pemerintah sebaiknya mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, apakah berjalan atau tidak, lalu apa dampaknya bagi perekonomian, positif ataukah negatif. “Tapi kita tak pernah mendengar pemerintah melakukannya,” tandasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini