foto|bs

telusur.co.id – Komite IV DPD RI, menilai perlunya kepastian hukum bagi para konsultan pajak, baik dalam pengangkatan untuk menjadi konsultan pajak maupun pemberian sanksi bagi konsultan pajak yang melanggar kode etik.

Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Selasa (13/11).

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang mempertanyakan tentang lembaga yang berhak untuk memberikan pendidikan profesi bagi sesorang yang ingin menjadi konsultan pajak.

“Pengangkatan konsultan pajak sebaiknya menjadi kewenangan pemerintah melalui uji kompetensi,” ujar Ajiep Padindang.

Sementara itu anggota Komite IV DPD RI lainnya, John Pieris menilai konsultan pajak memiliki fungsi ekonomi dan edukasi. Sehingga, konsultan pajak diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

BACA JUGA :  Komite III DPD RI: Perlu Pijakan Regulasi Untuk Memberdayakan Lanjut Usia

“Tak hanya itu, kami menilai asosiasi konsultan pajak berkewajiban memberikan bantuan kepada UMKM yang mengalami masalah perpajakan untuk didampingi oleh konsultan pajak,” ujarnya.

Anggota DPD RI, Cholid Mahmud juga mengungkapkan adanya kekhawatiran praktek konsultasi pajak agar para pelaku usaha dapat membayar pajak sesedikit mungkin. Untuk itu sebaiknya, RUU ini mengakomodir penambahan ayat terkait sanksi administratif dan sanksi pidana untuk konsultan pajak yang melakukan tindak pidana.

“Bagaimana jika konsultan pajak melakukan malapraktik seperti itu. Saya usulkan ada sanksi jika terbukti konsultan pajak melanggar aturan,” ujarnya.

BACA JUGA :  RUU Tentang Daerah Kepulauan Sesuai Program Nawacita

Menanggapi hal itu, narasumber dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menjelaskan profesi konsultan pajak lebih populer dibandingkan dirjen pajak.

Sedangkan mengenai syarat untuk menjadi konsultan pajak adalah tidak hanya memahami tentang pajak tetapi juga harus mendapat sertifikat.

Lebih lanjut, Suryo menjelaskan harus ada benang merah dalam RUU ini agar konsultan pajak dapat dituntut atau tidak dapat dituntut, mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, RUU ini juga perlu mengatur siapa saja yang dapat menjadi konsultan pajak.

“Mengenai sanksi hukum disinkronkan dengan ketentuan KUHAP. Sedangkan untuk persyaratan menjadi konsultan pajak adalah minimum pernah kuliah pendidikan perpajakan yang dibentuk panitia perpajakan.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini