Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan rapat konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI/foto: Istimewa

telusur.co.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah melakukan rapat konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI membahas beberapa permasalahan antara lain mengenai daftar hasil pemeriksaan BPK atas LHP LKPP terkait subsidi listrik.

Begitu disampaikan Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/11/18)

Menurut dia, dalam pemeriksaan BPK soal Subsidi listrik tahun anggaran 2016 dan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 atas LKPP terkait subsidi listrik tahun anggaran 2017, BPK RI menemukan beberapa permasalahan terkait subsidi listrik. Selanjutnya permasalahan tersebut diinventarisir oleh BAP DPD RI untuk ditindaklanjuti.

“Salah satu permasalahan adalah adanya temuan mengenai penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp. 5,2 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-{ dan tidak berasarkan pertimbangan yang memadai,” ucap dia.

“Dimana dari hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan permasalahan antara lain penambahan anggaran subsidi listrik bukan merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN/APBN-P. Dan perimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi permasalahan debt service coverage ratio PT. PLN tidak memadai,” tambahnya.

BACA JUGA :  Perhatikan Nasib Petani, Ketua DPD RI Dukung Pemerintah Kurangi Impor

Atas permasalahan tersebut, lanjut Abdul Gafar Usman, BPK telah memberi rekomendasi agar Pemerintah bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.

“Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN 2019 untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran,” kata dia.

Selain membahas soal subsidi listrik, tambah Abdul Gafar Usman, BAP DPD RI juga membahas persoalan sengketa Kelompok 14 Pasar Bersehati dengan Dirut PD Pasar Kota Manado, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat yang dikirim Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati yang ditujukan kepada Kepala BPK RI dengan nomor surat 024/PIA/PK.14?Mdo/II/2018 tanggal 4 Februari 2018,

“Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi mengenai sistem tata kelola keuangan PD Pasar Kota Manado,” ungkap dia.

BACA JUGA :  DPD RI Ajak Generasi Muda Raih Mimpi di Festival Beasiswa Nusantara.

Dijelaskan dia, Para pedagang di Pasar Bersehati mempermasalahkan pembongkaran dan pengosongan secara paksa dan sepihak atas lapak para pedagang Kelompok 14 oleh PD Pasar Kota Manado yang diduga tidak sesuai prosedur.

“Atas permasalahan tersebut, BAP DPD RI melakukan klarifikasi dan mediasi kepada Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 dan Dirut PD PAsar Kota Manado, beserta pemerintah Kota Manado. Dimana selanjutnya jika permasalahan masih belum selesai, maka DPD RI akan meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/Audit Investigasi terhadap PD Pasar Kota Manado,” tutur dia.

“Saat ini, BPK RI sedang melakukan PDTT pada Pasar Kota Manado pada tanggal 15 Oktober – 30 November 2018 dan pada minggu ketiga bulan Desember 2018 BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaannya,” tutup dia.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini