Ray Rangkuti Direktur eksekutif lingkar Madani/Foto: net

telusur.co.id- Diperbolehkannya kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mencoblos di Pemilu dan Pilpres, tergantung surat keterangan dari dokter. Karena, dengan surat dokter itu akan memberikan rekomendasi ke KPU apakah kaum disablitas mental tersebut sudah memahami hak politiknya atau belum.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti kepada telusur.co.id, Selasa (20/11/18).

“Apakah yang bersangkutan memang sudah mengerti haknya sebagai warga negara atau belum. saya pikir surat pernyataan dokter itulah jadi alasan yang mewajibkan kamu harus memfasilitasi mereka yang dinyatakan sebelumnya mengidap penyakit hilang ingatan atau sakit gangguan jiwa,” kata Ray.

BACA JUGA :  TPKR Laporkan KPU Ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Rp 12 Triliun

“Selama dokter menyatakan yang bersangkutan sudah mengerti haknya sekalipun misalnya belum dalam kondisi yang sembuh total tentu saja sudah merupakan kewajiban tapi untuk memfasilitasi hak mereka sebagai warga negara,” sambung Ray.

Direktur eksekutif Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menuturkan, ketika para disabilitas mental ini sudah mengetahui hak politiknya, maka tidak ada alasan bagi kelompok-kelompok tertentu menolak mereka untuk mencoblos. Tentu dengan melalui beberapa persyaratan yang ditetapkan penyelenggaran pemilu.

“Tentu saja setelah mungkin beberapa kali tes psikologi yang bersangkutan mengerti bahwa ada hajatan Pilpres atau Pileg, maka sudah kewajiban KPU fasilitasi mereka untuk dapat menunaikan hak nya tersebut,” tandasnya.

BACA JUGA :  Isu Politik Dua Kaki Demokrat, Syarief Hasan: Itu Isu Lama

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, mengenai mekanisme pemungutan suara bagi pemilik suara di Pemilu 2019 yang menyandang Gangguan Jiwa.

Arief menuturkan, bagi pasien Gangguan Jiwa yang memiliki hak pilih diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.

“Hal tersebut sudah ada regulasinya, untuk kondisi tersebut yang paling dibutuhkan adalah surat keterangan dokter yang menyatakan seseorang sanggup menggunakan hak pilih, sepanjang tak mengganggu bisa memilih, kalau mengganggu ya tidak bisa,” kata Arief.[far].

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini