Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay. FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay menyarankan agar pemerintah harus membentuk badan khusus urusan pemuda yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Presiden. Karena, saat ini pemerintah terkesan setengah hati mengurusi pemuda.

“Tidak ada fokus dan keseriusan untuk lebih maksimal (dari pemerintah) karena lembaga-lembaga negara dan UU yang mengatur urusan pemuda saja masih tumpang tindih dan belum disinergikan secara baik,” kata Korneles dalam keterangannya kepada telusur.co.id, Sabtu (24/11/18).

Menurut dia, negara tidak boleh main-main dalam mengurusi pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Sebab, di pundak pemuda masa depan bangsa ini akan diletakkan.

“Kalau pemuda itu penting dan strategis bagi masa depan bangsa dan negara, maka pemerintah harus serius menangani masalah-masalah pemuda,” tegasnya.

BACA JUGA :  Temani Keluarga Korban Kapal Tenggelam, GMKI Bangun Posko

Lebih lanjut, Korneles menegaskan, selama ini, kementerian dan badan terkait urusan pemuda belum maksimal mengeksekusi masalah-masalah pemuda. Hal itu disebabkan tidak adanya koordinasi dan singkronisasi program-program yang cocok untuk pendidikan dan pengembangan pemuda.

“Untuk itu harus ada badan khusus urusan pemuda langsung dibawa Presiden. Selama ini kementerian dan badan terkait urusan pemuda belum maksimal mengeksekusi masalah-masalah pemuda,” imbuhnya.

Salah satu permasalahan pemuda, kata Korneles, ada pada UU yang tumpang tindih, seperti yang dimaksudkan di UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan rentang usia yang disebut sebagai anak adalah usia 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Sementera UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mengatakan rentang usia yang disebut sebagai pemuda adalah 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

BACA JUGA :  Solusi Pemerintah Jokowi Soal BPJS Kesehatan Hanya Parsial

Artinya secara konseptual, anak usia 16-18 tahun masuk ke dalam 2 (dua) kategori sekaligus, yaitu sebagai anak sekaligus juga sebagai pemuda.

Selain persoalan konseptual di atas, ada pula persoalan objektif yang dihadapi para pemuda. Antara lain, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi digital, masalah narkoba dan ketergantungan obat terlarang, tentang keterbatasan peran organisasi kepemudaan (OKP) dalam pelayanan urusan kepemudaan, dan yang terakhir adalah tentang pelayanan urusan kepemudaan lintas sektor belum sinergi.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini