Ekonom Rizal Ramli Foto: telusur.co.id

telusur.co.id- Ekonom senior Rizal Ramli angkat suara terkait diizinkannya pihak asing menguasasi 100 persen saham di 54 industri oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Rizal lewat akun Twitternya @RamliRizal, Minggu (18/11/18).

Awalnya, Rizal menanggapi sebuah postingan berita salah satu media online nasional dengan judul โ€œJokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Iniโ€. Dalam berita tersebut pemerintahan Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan itu, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

“Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi,” kata Edy.

DNI adalah daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

BACA JUGA :  Pemerintah Jokowi Disebut Tak Niat Selesaikan BLBI

Menanggapi hal itu, Rizal melihat jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah mulai putus ada. Menurut Rizal, seharusnya sektor-sektor seperti itu untuk rakyat.

Jika pihak asing dibebaskan 100 persen menguasai sektor tersebut, Rizal mempertanyakan rakyat mendapatkan apa?

โ€œMas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa ? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh,โ€ cuit Rizal.

Tak hanya itu, Rizal berharap agar kebijakan tersebut dibatalkan. Sebab, menurut dia, sama sekali tidak ada unsur roh Trisakti dan Nawa Cita-nya.

BACA JUGA :  Sandi Minta Politisi Shup Up, Demokrat: Makin Bagus Pemerintah Punya Kebijakan Tahan Laju Rupiah

โ€œPresiden @jokowi,, Mohon kebijakan yg sangat merugikan rakyat ini dibatalkan Sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya.ย  Kok tega2nya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing ? Ini kampanye yg buruk sekal,โ€ tulisnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini