telusur.co.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku menemui kendala saat proses pendataan pemilih disabilitas mental atau gangguan kejiwaan. Kendalannya, saat pencocokan dan penelitian (coklit), banyak keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental tersebut didata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terkait itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, jika keluarga sudah menolak, maka penyelenggara pemilu tak perlu lagi melakukan pendataan.

“Kalau keluarganya tidak mau di data, dengan sendirinya kewajiban KPU gugur. KPU itu tidak punya hak untuk memaksa agar seseorang dapat di data atau tidak,” kata Ray kepada telusur.co.id, Selasa (20/11/18).

BACA JUGA :  KPU HANCUR HANCURAN

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) menjelaskan, lembaga yang di pimpin Arief Budiman hanya memiliki kewajiban untuk mendata bagi mereka sudah memiliki hak suara. Karena, hal itu memang sudah tugas dari KPU.

“Tapi KPU hanya punya kewajiban mendata tapi tidak memaksa. Itu sama dengan KPU punya kewajiban memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan hak pilihnya dan menyalurkannya tetapi tidak punya hak memaksa untuk mendapatkan dan menyalurkannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya menemui kendala dalam proses pendataan pemilih disabilitas mental. Menurut Pramono, saat pencocokan dan penelitian (coklit), banyak keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental didata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

BACA JUGA :  Benarkah Parpol Yang Tak Memenuhi Pasal 235 Ayat 5 Tidak Bisa Ikut Pemilu

“Kendala kita, banyak keluarga yang tidak memperbolehkan bahwa ada anggota keluarganya yang mengidap disabilitas itu dicoklit,” kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin kemarin.[Ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini