Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. FOTO: Dok. Kemenag

telusur.co.id- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, penerbitan kartu nikah bukanlah sebuah bentuk pemborosan uang negara atau proyek menghabiskan anggaran akhir tahun. Ia membantah anggapan dibalik rencana penerbitan kartu nikah ada indikasi korupsi, sehingga turut dikomentari oleh KPK.

Menurut dia, penerbitan kartu nikah merupakan upaya dari Kementerian Agama untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan lewat aplikasi online. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir pemalsuan buku nikah yang hingga saat ini masih marak terjadi di sejumlah daerah.

“Ada juga yang mengatakan penerbitan kartu nikah ini terkait menghabiskan anggaran dan proyek akhir tahun, ini tidak ada hubungannya,” tegas Lukman di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (22/11/18).

BACA JUGA :  Kenakan Rompi Oranye Dan Tangan Terborgol, KPK Tahan Bupati Sri Wahyumi

Terkait adanya kritisi KPK seperti yang ditanyakan awak media, Ia malah mempertanyakan apakah lembaga anti rasuah memiliki indikasi kuat terjadinya korupsi dalam hal kartu nikah?.

“Kalau iya, itu domain mereka. Tapi kalau tidak, pertanyaan saya kemudian kepada publik etiskah sebuah instansi negara yang tidak hanya mengomentari namun menunjukan ketidaksetujuan terhadap program yang sedang gencar-gencarnya kita lakukan. Kita ingin membenahi sistem informasi terkait status pernikahan,” ujarnya.

Menurut dia, KPK itu tugasnya mencegah dan memberantas korupsi. Lain soal kalau dalam pengadaan kartu nikah ada indikasi kuat korupsi, maka silahkan usut habis.

“Kami sangat terbuka. Kami juga berkepentingan untuk membersihkan semua ASN di Kementerian Agama yang terindikasi korupsi dan itu tugas saya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Ultah Ke 14 Tahun, KPK Soroti Kasus Novel Yang Tak Terungkap

Ditambahkannya, untuk anggaran kartu nikah juga sudah disetujui oleh DPR melalui Komisi VIII. Anggaran untuk satu kartu nikah tidak kurang dari 680 rupiah. Kalau anggaran tersebut dinilai menghamburkan uang rakyat di APBN, Kemenag pada 2019 akan mengunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diambil dari biaya pernikahan di luar kantor KUA.

“Kalau ada yang mengatakan belum mendapat dari DPR, kami bisa buktikan. Jadi rakyat tidak dipungut biaya, karena dianggarkan melalui PNBP,” lanjutnya, dilansir dari laman resmi Kemenag.

Dia menjelaskan, kartu nikah merupakan impilkasi dari Kemenag membangun sistem. Maka prioritas kartu ini kepada mereka yang baru melangsungkan pernikahan.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini