Wakil ketua DPR RI Fadli Zon, mengaku aneh dengan keputusan KPU.FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap kebijakan deregulasi pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ajaib.

Bayangkan, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah merilis 16 paket kebijakan deregulasi. Tanpa evaluasi. Padahal, dalam rentang 32 tahun, Orde Baru saja jumlah paket deregulasinya tak sampai sepuluh.

“Alasan pemerintah bahwa revisi DNI ini akan mendorong aliran modal masuk, sehingga bisa membantu memperbaiki nilai tukar Rupiah, menurut saya tidak tepat. Sebab, pemerintah telah mengabaikan potensi destruktif kebijakan ini terhadap UMKM, yang selama ini telah menjadi penyangga perekonomian nasional.”

Dijelaskan Fadli, sejak dulu investasi asing sebenarnya bukan hal yang aneh, apalagi tabu. Namun, investasi asing mestinya hanya diizinkan pada bidang-bidang yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi saja.

“Tapi kenapa ini malah diizinkan masuk ke sektor UMKM? Apa gunanya investasi asing masuk jika ekonomi rakyat justru ambruk?!”

Jangan lupa, Fadli mengingatkan, secara statistik 93,4 persen usaha di Indonesia adalah berjenis usaha kecil. Pelakunya pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sektor inilah yang telah menyerap 97 persen tenaga kerja kita.

Jika bidang usaha UMKM boleh dimasuki investasi asing, pertumbuhan ekonomi nantinya pasti akan kian ekslusif, karena dikuasai para investor besar. Sementara, para investor relatif kecil, yaitu para pelaku ekonomi rakyat, akan kian terdesak.

“Kita semua paham sejak Januari hingga Oktober, defisit perdagangan kita mencapai US$5,51 miliar. Neraca pembayaran kita juga defisit US$31,2 miliar. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi pemerintah. Namun cara mengatasinya tak bisa instan, apalagi membahayakan perekonomian rakyat.”

Pemerintah mestinya berpikir bagaimana caranya agar UMKM dalam negeri yang jumlahnya sangat banyak terlibat dalam memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha mikro di Indonesia ada 58,91 juta unit, dan usaha kecil 59.260 unit.

Dari jumlah tadi, UMKM yang terhubung ke pasar ekspor jumlahnya ternyata masih kurang dari 5 persen. Selain itu, baru 3,79 juta pelaku UMKM, atau sekitar 6,4 persen saja, yang telah terhubung ke e-commerce. “Ini kan memprihatinkan. Mestinya persoalan-persoalan inilah yang dipecahkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekspor.”

“Kan menggelikan, di mana-mana Presiden bicara tentang era Revolusi Industri 4.0, namun infrastruktur vital ekosistem digitalnya mau diserahkan kepada asing, dan pasar UMKM-nya mau dibuka kepada asing. Bagi saya, itu sangat ironis.”

Fadli menegaskan tanpa bantuan pemerintahpun, UMKM sebenarnya sudah tumbuh dengan baik. Kontribusinya bagi PDB juga besar. Itu sebabnya, jika pemerintah tak bisa membantu UMKM, setidaknya mereka jangan sampai merugikan pelaku ekonomi rakyat dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini