telusur.co.id – Warga yang akan melakukan pengurusan administrasi kependudukannya dan yang akan melakukan pencetakan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) mengeluhkan pelayanan yang ada di kecamatan.

Pasalnya, pelayanan tersebut dianggap sangat lamban, sehingga untuk memperoleh tanda pengenal kependudukannya harus menunggu lebih dari seminggu bahkan berbulan-bulan.

Lambatnya pelayanan administrasi kependudukan itu dianggap tidak mencerminkan pelayanan yang prima dan cepat. Sehingga, pelayanan dinilai tidak humanis, dan keterlambatan tersebut mengakibatkan menumpuknya usulan perekaman dan pencetakan e-KTP serta permohonan pelayanan administrasi lainnya.

Demikian diungkapkan Ketua Eksekutif LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) Suryana Koesnadi, Selasa (13/11/18).

Menurut Suryana, pelayanan pihak kecamatan tersebut dinilai lamban dan tidak berpihak kepada masyarakat. Sebab, masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya harus berlarut-larut. Padahal administrasi kependudukan tersebut sangat dibutuhkan, baik dalam transaksi keuangan maupun hal lainnya.

“Lamban pelayanan ini mencerminkan ketidakberpihakan Pemkab Bekasi kepada masyarakat. Masa untuk mengurus KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) harus menunggu lama,” kata Suryana.

Dikatakan, hal itu seperti yang terjadi di Kecamatan Sukatani. Pihak kecamatan beralasan lambannya pelayanan kependudukan tersebut, karena jaringan internet yang sering offline, sebab fiber optik (FO) kerap menjadi kendala serius. Dan karena faktor lelah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Usai Unggul di Hitungan Cepat Pilgub Jateng, Ganjar Diperiksa KPK

Pihak Kecamatan Sukatani telah melakukan antisipasi dalam melakukan pelayanan kependudukan, dan kondisi jaringan yang kerap bermasalah tersebut diatasi pihak kecamatan dengan menggunakan jaringan provider melalui sistim modem. Namun jaringan provider tersebut, tidak juga mampu memudahkan pengurusan kependudukan.

“Kecamatan beralasan, lambannya pelayanan itu karena jaringan yang kerap off line. Dan jaringan FO Diskominfo (Dinas Komunisikasi dan Informasi) itu kerap menjadi kendala serius, sementara pakai provider lain juga tidak memadai,” ujarnya.

Selain itu, kendala lain adalah blanko KTP. Kecamatan Sukatani butuh 500 blanko e-KTP per bulan, namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi hanya memberikan blanko KTP sebanyak 200 blanko. Hal itu mengakibatkan semakin menumpuknya masyarakat pemohon e-KTP.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jatingan Diskominfo Kabupaten Bekasi Mustakim mengatakan, jaringan yang ada di Diskominfo sangat baik dan tidak ada masalah. Sehingga, apabila ada masalah jaringan yang ada di kecamatan untuk pelayanan kependudukan, maka itu bukan kesalahan dari pihak Diskominfo Kabupaten Bekasi melainkan ada di Disdukcapil.

“Jaringan Diskiminfo tidak ada masalah, kalau ada masalah jaringan di kecamatan maka itu ada di Disdukcapil,” terang Kasi yang akrab disapa Ikin ini.

Ikin menambahkan, saat ini pihak Disdukcapil tidak menggunakan jaringan Diskominfo Kabupaten Bekasi. Sebab, pihak Disdukcapil menggunakan jaringan provider lain, kalau menggunakan jaringan pasti tidak masalah.

BACA JUGA :  Dua Pembantu Jokowi Disebut Terima Uang Haram E-KTP

Namun pihak Disdukcapil tidak mau menggunakan jaringan, pihaknya tidak mengetahui apa alasannya tidak mau menggunakan jaringan milik Diskominfo.

Kepala Bidang (Kabid) Data dan Statistik Dusdukcapil Kabupaten Bekasi M Ridwan menjelaskan, jaringan di Disdukcapil tidak ada masalah hingga saat, bahkan saat ini pelayanan kependudukan, baik perekaman dan pencetakan KTP tidak ada masalah.

“Jaringan di server kita tidak ada masalah, bahkan saat ini masih berjalan,” tutur Ridwan sambil menunjukkan pelayanan kependudukan melalui jaringan.

Ridwan menambahkan, pihaknya saat ini tidak menggunakan jaringan milik Diskominfo Kabupatrn Bekasi, sebab saat ini tidak terkoneksi. Sehingga, pihaknya menggunakan jaringan provider lain, namun apabila jaringan milik Diskominfo terkoneksi dan setting servernya sudah bisa digunakan, maka pihaknya tidak masalah menggunakan jaringan Diskominfo.

“Settingan servernya belum terkoneksi dengan milik Didkominfo, makanya kita menggunakan provider lain demi pelayanan kepada masyarakat. Jika sudah terkoneksi, kita tidak masalah menggunakan milik Diskominfo,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun telusur.co.id, nyaris di seluruh kecamatan yang terganggu pelayanan kependudukannya kepada masyarakat, baik karena terganggu jaringannya maupun karena blanko KTP yang langka atau tidak ada. Hal itu seperti yang terjadi pada Kecamatan Sukatani dan Tambun Utara.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini