Haz Pohan,Diplomat Senior, mantan Duta Besar RI untuk Polandia/Dok pribadi (FB).

by Haz Pohan*)

 

ADA dua keganjilan dalam merebaknya pemberitaan media dalam dan luar negeri akhir-akhir ini tentang pernyataan Capres Prabowo yang diklaim mendukung kebijakan Pemerintah Australia untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Seperti disiarkan oleh Detik, Kompas, dan berbagai media nasional, bahkan oleh BBC atau CNN:

Jangan heran, BBC maupun CNN mengutip sumber dari media di tanah air. Kita tahu, media mainstream di tanah air sebagian besar ‘telah tergadai’, menjadi partisan atau ikut ambil bagian dalam kontestasi politik di tanah air. Akibatnya, sulit bagi masyarakat menilai kebenaran’ pemberitaan media mainstream.

Dalam jumlah —bukan dalam kualitas jurnalistik yang baik— masyarakat kini dibombardir dengan pemberitaan dengan tujuan minimal untuk penggiringan opini dan bahkan lebih jauh untuk ‘merusak’ elektabilitas calon presiden yang dianggap pesaing.

Apa yang terjadi? Capres Prabowo menghadiri Indonesia Economic Forum di Jakarta, pada Rabu (21/11). Ketika beranjak keluar sejumlah wartawan mencegat untuk ‘doorstop interview’. Simak bagaimana wawancara berlangsung:

Wartawan: Dengan latar belakang militer Anda, bagaimana menurut Anda soal dukungan Australia terhadap rencana AS membangun pelabuhan militer di PNG (Papua Nugini). Haruskah Indonesia memberi perhatian khusus? Bagaimana pula tanggapan Anda soal rencana Australia memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem?

Prabowo: PNG sangat dekat dengan Australia secara tradisional. Jadi itu urusan Australia dan PNG dan AS. Saya tidak melihat itu menjadi masalah bagi Indonesia.”

Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka.

Ada yang tidak betul?

Memang dalam tahun politik menjelang pilpres 2018 diperkirakan pembentukan opini liar, baik oleh media mainstream maupun berasal dari sumber hoax semakin marak. Banyak uang yang beredar dalam pembentukan opini untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Biasanya yang menjadi target adalah Capres 02. Media apa saja yang kini menjadi partisan bermain taruhan dalam kontestasi ini? Kita tahulah.

Tidak hanya media, perusahaan survey pun keranjingan memberitakan sekiranya Capres 02 atau tim kampanyenya membuat pernyataan blunder’, seperti kita saksikan dalam cerita tentang ‘tampang Bayolali’ atau ‘penghinaan terhadap OJOL’. Berita tentang Jubir Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak yang ‘diperiksa’ polisi berkaitan dengan ‘pengembalian dana Rp 2 Milyar sisa penggunaan dana jambore kepada Kemenpora pun merebak kemarin juga dimainkan.

Kembali ke pokok persoalan, ada dua keganjilan yang saya temukan dalam pernyataan soal Palestina ini. Ini berkaitan dengan penilaian saya sebagai mantan wartawan. Tampak Prabowo dijebak dengan pertanyaan tentang Israel dengan sengaja untuk menimbulkan sentimen negatif umat Islam yang cenderung mendukung Prabowo. Dukungan Islam ingin digerus untuk merugikan Prabowo. Karena itu ‘blunder ini perlu dikalibrasi dengan pemberitaan media dalam negeri dan didukung pula oleh media luar negeri. Diplintir seolah menjadi kebenaran’.

BACA JUGA :  Warga Tuntut Minta Maaf, Ini Video Lengkap Prabowo Soal Tampang Boyolali

Pertanyaan saya: “Benarkah Prabowo membuat statement mendukung Australia? Dalam konteks dan nuansa apa? Mengapa Prabowo ditanya soal Israel padahal Prabowo bukan pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam politik luar negeri”?

Kita faham kadar ‘kebenaran’ suatu statement doorstop itu sangat lemah. Singkat dan sumir yang tidak mudah untuk dipegang menjadi suatu statemen resmi. Justru menurut saya, maraknya pemberitaan ini telah menjadikan Prabowo dianggap ‘presidensial’ sehingga pantas untuk ditanyakan soal Israel karena akan menentukan perkembangan politik internasional di kawasan.

Saya sendiri menilai tidak ada ‘blunder’ dalam statement itu jika tidak ‘diplintir’ sengaja untuk menimbulkan bukan hanya sensasi tetapi serangan untuk menggerus dukungan Islam kepada Prabowo. Apakah wartawan meminta klarifikasi dan membuat berita sesuai yang dimaksud oleh Prabowo? Tidak juga.

Aneh, ketika menyangkut major policy yang sensitif wartawan tidak meminta konfirmasi. Wartawan tidak boleh beropini dengan pendapat dan giringannya. Wartawan wajib mengklarifikasi dan menyampaikan apa adanya. Ada ‘jebakan batman’ di sini.

Saya kira masyarakat kita sudah cerdas membaca bahwa tidak mungkin seorang Prabowo tidak faham mengenai garis politik luar negeri R.I. yang anti penjajahan dan jelas menentang pendudukan Israel di tanah Palestina dan ekspilisit medukung kemerdekaan penuh Palestina. Sebagai tokoh nyang pernah tinggal dan bersahabat dengan Pangeran Jordan, Prabowo sangat faham dengan kebijakan RI.

Tampak ada kesengajaan pemlintiraan berita itu oleh media. Seakan-akan ‘masuk jebakan batman’ maka berita ‘Prabowo mendukung pemindahan ibukota Israel ke Jerusalem’ pun diorkestrasi oleh media-media yang memang biased dan menginginkan citra Prabowo hancur di kalangan umat Islam di Indonesia.

Kedua, saya ingin berbicara dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri R.I. Sebagai mantan diplomat karir, saya faham betul konteks suatu statement politik luar negeri. Keabsahan suatu statement adalah jika diucapkan oleh pejabat yang memiliki otoritas untuk itu. Di luar ini, maka pernyataan apapun tidak akan ‘taken into granted’. Karena itu, menurut saya, tidak mungkin ‘dunia Islam internasional’ akan memrotes Prabowo yang menjawab secara normatif dan sama sekali tidak bertentangan dengan kaidah diplomasi bahkan politik luar negeri RI. Apalagi pemberitaan tanpa klarifikasi, padahal sangat penting dan mendasar.

Prabowo mengeluarkan statement itu tidak dipandang ‘qualified’ karena dia belum menjadi presiden yang memang berkompeten dalam soal politik luar negeri. Adanya gembar-gembor pemberitaan yang diklaim media di tanah air tentang reaksi dunia Islam adalah kebodohan terang-terangan. I don’t buy that statement!

Tidak mungkin dunia Islam internasional akan memrotes Prabowo karena dianggap ‘blunder’ apalagi jika dunia Islam memahami bahwa pernyataan itu sengaja diplintir dan tidak dimaksudkan oleh Prabowo untuk pro Israel. Tokoh Islam di tanah air maupun dunia Islam internasonal bukanlah tolol terpancing dengan kegegabahan suatu statement yang sumir dan memang disengaja untuk dijadikan ‘blunder’.

BACA JUGA :  Aksi Buruh Jalan Kaki dari Surabaya Antarkan Prabowo Daftar Capres Diintimidasi Ormas

Prabowo hanyalah Capres dan statement-nya belum masuk kategori ‘pendapat final’ pemerintah R.I. Prabowo belum menjadi pemerintah. Statusnya barulah calon presiden. Karena itu agak berlebihan jika pernyataan yang ternyata merupakan berita plintiran yang dikutip media dalam wawancara singkat doorstop tanpa klarifikasi pula kepada yang bersangkutan dijadikan kebenaran.

Presiden Jokowi atau Menlu Retno Marsudi qualified menyampaikan tegas sikap R.I karena secara Konstitusi dan UU mereka-lah pejabat yang memiliki otoritas di bidang politik dan hubungan luar negeri. Presiden Jokowi maupun Menlu tepat mengekspresikan penentangan kita terhadap rencana Australia tersebut.

Adalah dua masalah berbeda antara status statement Prabowo jika dibandingkan dengan tindakan anggota Wantimpres Yahya Staquf ketika memenuhi undangan Israel dan pembicaraan dengan PM Netanyahu. Yahya tidak bisa mengklaim itu adalah ‘tindakan pribadi’. Dalam diplomasi tidak ada sikap pribadi. “Tidak ada itu: “in my personal opinion,” karena pendapat pribadi tidak dikenal dalam status resmi dalam situasi apapaun jika menyangkut hubungan antar-negara. Kehadiran Wantimpres di Israel itu menurut saya telah melanggar garis dan kebijakan politik luar negeri RI.

Itu kesalahan besar dan bisa menjadi alasan untuk ‘impeachment’, tulis saya dalam artikel mengulas kunjungan Wantimpres tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, seperti halnya pembentukan poros Jakarta-Peking-Pyongyang di zaman Orde Lama atau invasi Indonesia di Timor Timur yang melanggar hukum internasional di zaman Orde Baru mungkin tidak dipandang masalah serius ketika demokratisasi dan penguatan peran parlemen ketika itu masih menjadi impian.

Tentu berbeda di era demokratis sekarang dan tidak menjadi keanehan jika parlemen dengan alasan pelanggaran telah terjadi pelanggaran terhadap Konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif akan memulainya proceeding impeachment terhadap pemerintah.

Kunjungan anggota Wantimpres Staquf memenuhi undangan resmi ke Israel jelas-jelas blunder dan memicu kemarahan dunia Islam baik di dalam maupun di luar negeri telah melukai umat Islam dan perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh hak-hak sah mereka terhadap wilayah di negerinya sendiri.

Jika dibandingkan dengan ‘blunder’ dan ‘plintiran’ suatu statement Prabowo yang bukan dalam kapasitas dan otoritas mengenai kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif tidak ada pelanggaran sama sekali terhadap Konstitusi dan prinsip politik luar negeri kita yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada ‘kerusakan’ standing Indonesia’ di mata dunia Islam internasional.

Tolong kalangan media, jangan menjadi tolol dan tergoda untuk merendahkan kapasitas profesionalisme Anda ataupun ‘menggadaikan’ prinsip kebenaran dalam pemberitaan, tergoda menjadi partisan yang membabi-buta.[***]

Jakarta, 24 November 2018.

*) Haz Pohan, Mantan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Polandia

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini